Cawagub DKI dari Luar PKS dan Gerindra, Bisa Jadi Solusi Alternatif

JawaPos.com – Kompromi politik antara Partai Gerindra dan PKS dalam penentuan calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno masih belum menemui titik terang. Munculnya calon alternatif dari luar Gerindra dan PKS dinilai bisa menjadi solusi.

“Namun yang harus digaribawahi adalah dengan catatan PKS Legowo,” kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, Senin (10/12).

Diketahui, hingga saat ini “perseteruan” antara dua partai pengusung gubernur dan wakil DKI Jakarta masih menemui jalan buntu. PKS masih belum percaya diri mengajukan calonnya, lantaran Partai Gerindra mensyaratkan harus terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Gerindra berdalih, fit and proper test sebagai standar prosedur dalam proses penyaringan seorang pemimpin. Bahkan hal itu diklaim termaktub dalam AD/ART partai. Sementara PKS terkesan keberatan dengan syarat itu karena menganggap kursi wakil gubernur DKI sudah menjadi haknya, sepeninggal Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil Presiden Prabowo.

Kemudian, keduanya sempat sepakat untuk kembali duduk bersama membahas persoalan ini pekan lalu, namun hingga kini pertemuan belum juga terealisasi. Calon wagub DKI pun sampai hari ini masih menjadi wacana Daftar Poker.

Lebih lanjut Adi menjelaskan, berlarut-larutnya dinamika politik antara Gerindra dan PKS dalam penentuan wagub DKI, bisa menjadi bumerang bagi pasangan capres Prabowo-Sandi. Mesin politik PKS, kata dia, bisa tidak berjalan maksimal lantaran energinya habis untuk mengurusi persoalan kursi wagub DKI.

Meski secara lisan Gerindra telah menyerahkan kursi wagub DKI ke PKS, dan PKS konon telah menetapkan dua calon yang akan diajukan yakni Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, perundingan tetap tanpa hasil.

Karena itulah, Adi menilai, salah satu win win solusinya yaitu sepakat pada wacana calon dari luar PKS dan Gerindra bisa yang memberi harapan baru, kendati secara politik kursi wagub DKI adalah jatah PKS.

“Ini bisa menjadi titik temu, tapi bisa juga tidak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adi mengomentari kemunculan nama Erwin Aksa di tengah-tengah kebuntuan kompromi Gerindra dan PKS. Menjadi titik temu, jika PKS gayung bersambut dan ikut merekomendasikan Erwin Aksa menjadi calon pendamping Anies Baswedan di Balai Kota.

“Ini karena Gerindra terkesan welcome (setuju Erwin jadi cawagub), PKS curiga Gerindra bermain di dua kaki. Ini bukan lagi titik temu,” pungkasnya.

(aim/JPC)

Elite Timses Jokowi Kumpul Di Rumah Jusuf Kalla, Ini yang Dibahas

JawaPos.com – Sejumlah elite Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf berkumpul di Ketua Dewan Pengarah TKN, Jusuf Kalla. Sejumlah hal terkait menyongsong persaingan Pilpres 2019 akan dibahas dalam pertemuan ini.

Anggota Dewan Pengarah TKN, Pramono Anung mengatakan, pertemuan ini akan membahas evaluasi selama 3 bulan masa kampanye yang sudah berlalu. Nantinya segala kekurangan di 3 bulan awal ini akan dilengkapi untuk menghadapi sisa masa kampanye.

“Malam ini ada pertemuan, rapat Tim Kampanye Nasional dengan penasihat, tentunya melakukan evaluasi terhadap jalannya kampanye yang sudah berjalan hampir 2 bulan ini,” ujar Pramono di Jalan Brawijaya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/12).

Hasil survei internal pun akan menjadi patokan dalam menghadapi sisa masa kampanye. Koalisi akan mempelajari dari tren yang terjadi selama ini. Namun, Pramono enggan membeberkan hasil survei internal tersebut.

“Dan kebetulan juga ada survei internal yang selalu dibuat oleh Tim Kampanye Nasional dari waktu ke waktu, yang terpenting adalah kita lihat tren yang ada,” terangnya.

Lebih lanjut, Menteri Sekretaris Negara itu menjabarkan, nantinya di sisa masa kampanye, tim pemenangan akan membuat strategi berdasarkan peta elektoral. Terutama di daerah non basis maka akan mendapat perhatian lebih.

“Karena kampanye masih 3 bulan lagi tentunya banyak hal yang harus dirawat, dijaga dan daerah-daerah mana yang perlu dilakukan penetrasi, karena memang ada daerah yang di mana pasangan 01 perlu penetrasi lebih,” pungkas Pramono.

Sebagai informasi, dalam pertemuan ini turut hadir pula Ketua Umum partai pengusung Jokowi-Ma’ruf seperti, Ketua Umum PPP, Romahurmuziy; Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar; Ketua Umum Hanura, Osman Sapta Odang.

Hadir pula elite TKN seperti, Ketua TKN, Erick Thohir; Anggota Dewan Pengarah TKN, Akbar Tandjung; Anggota Dewan Pengarah TKN, Hajriyanto Tohari serta seluruh Sekjen Partai Pengusung Jokowi-Ma’ruf.

(sat/JPC)

Elite TKN Selesai Bertemu JK, Ini Hasilnya

JawaPos.com – Sejumlah Elite Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf baru saja menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Pengarah TKN, Jusuf Kalla (JK). Sejumlah hasil evaluasi pun dikantongi timses petahana itu untuk mengarungi Pilpres 2019.

Wakil Presiden itu mengatakan, dari evaluasi bersama diketahui dalam 3 bulan masa kampanye tren elektabilitas pasangan Jokowi-Ma’ruf mengalami grafik kenaikan. Hal ini tentu kabar baik bagi koalisi, dan harus dijaga hingga Pilpres usai.

“Kami optimis bahwa setelah melihat kampanye 2 bulan, optimis bahwa keterpilihan atau suara dari pak Jokowi dan partai-partai yang ada terus positif naik,” ujar JK di kediamannya Jalan Brawijaya 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/12).

Selain dari survei internal, survei eksternal pun dianggap menunjukan tren positif. Maka hasil temuan ini akan dijadikan koalisi untuk menyusun strategi kembali di sisa waktu kampanye.

“Banyak sekali sebenarnya survei-survei. Tapi dari banyak survei itu kita simpulkan satu sama lainnya. Jadi survei disurvei lagi. Hasil survei kita gabungkan lagi, tetap positif,” imbuhnya.

Hanya saja JK tidak memungkiri jika pasangan Jokowi-Ma’ruf masih memiliki catatan perbaikan. Terutama di wilayah dengan raihan suara rendah.

“Banten masih perlu perjuangan, usaha keras di Banten tentu. Tapi kita harapkan itu akan positif nanti pada waktunya,” jelasnya.

Maka untuk menjinakkan wilayah dengan pemilih rendah, TKN akan membentuk tim khusus yang menangani masalah tersebut. Hanya saja JK masih enggan membocorkan lebih jauh rencana ini.

Lebih jauh, JK mengatakan di sisa masa kampanye, TKN akan memperbanyak sistem kampanye door to door, bukan kampanye massa seperti yang sering dilakukan. Cara ini dianggap akan lebih efektif meraup pundi-pundi elektabilitas.

“Tentu, karena kampanye itu sekarang bukan lagi kampanye massa. Jadi otomatis door to door, karena tidak ada lagi rapat umum, artinya terbatas lah,” pungkasnya.

(sat/JPC)

Hasto Sindir Andi, Ilmu Sirep itu Efektif Dipakai Saat Pemilu 2009

JawaPos.com – Aparat kepolisian disebut kecolongan karena banyak terjadi pengerusakan spanduk Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau. Hal itu yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.

Namun, pernyataan ana buah SBY tersebut ternyata ditanggapi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan sindiran pedas. Tangan kanan Megawati menyebut para aparat lagi ‘disirep’ saat terjadi perobekan spanduk partai itu di Riau itu.

“Ilmu sirep efektif itu pada pada 2009, ketikxa kecurangan masif pemilu itu terjadi. Ketika ada partai yang naik 300 persen, itu ilmu sirep,” ujar Hasto di Siantar, Sumatera Utara, Minggu (16/12).

Menurut Hasto, pengalaman masa lalu Andi Areif di 2009 jangan di bawa untuk menuduh yang hal yang negatif. “(Ilmu sirep) itu pengalaman masa lalu Saudara Andi Arief tahun 2009. Jangan dibawa ke masa kini,” imbuh Hasto.

Sebelumnya, Andi Arief menuduh bahwa pelaku perusakan adalah suruhan pengurus PDIP. Andi kemudian meneruskan tuduhannya dengan menyebut pelaku punya ilmu sirep sehingga aparat tidur ketika perusakan terjadi.

Sebelumnya, Hasto mengaku banyak menerima berbagai keluhan dari pengurus ranting partai menyangkut tuduhan Partai Demokrat tersebut.

Oleh sebab itu Hasto menilai sama sekali tak benar. Karena Plt Ketua DPD PDIP Provinsi Riau Rokhmin Dahuri langsung berangkat mengecek tuduhan Demokrat tersebut.

“Hasilnya bahwa ada pihak yang mencoba merusak PDIP karena merasa elektabilitas partai berlambang banteng itu meningkat terus,” ujar Hasto di Siantar, Sumatera Utara, Minggu (16/12),

(gwn/JPC)

Soal Pernyataan Poligami Bukan Ajaran Islam, MUI: Itu Menyesatkan!

JawaPos.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantah Komnas Perempuan yang mengatakan bahwa poligami bukanlah ajaran Islam. Pernyataan itu bergulir usai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang bersikap melarang kadernya untuk melakukan poligami.

Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menegaskan, Islam adalah agama yang membolehkan pernikahan lebih dari satu kali itu. Namun, batas-batasnya sudah jelas ada dan harus dipatuhi.

“Jadi kalau ada orang yang melakukan poligami boleh asal yang bersangkutan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jadi mengatakan bahwa poligami bukan ajaran Islam jelas tidak benar dan tidak ada dasarnya,” ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (16/12).

Menurutnya, tidak ada satupun umat yang boleh menentang bahwa poligami merupakan syariat Islam. “Allah SWT saja sebagai pembuat syariat membolehkan, lalu mengapa kok ada di antara kita (ada) yang berani-berani menyatakan bahwa poligami bukan ajaran Islam,” tegas dia.

Anwar juga menuturkan, poligami bukan hanya dibolehkan, bahkan setiap laki-laki dipersilakan melakukan poligami hingga empat istri. Syaratnya, yakni harus mampu berlaku adil.

Dalam masa-masa awal Islam, Nabi Muhammad SAWsendiri beserta Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain memiliki istri lebih dari satu orang. Jika itu bukan syariat, tentunya mereka telah keluar dari ketentuan ajaran Islam.

“Jadi menyebut bahwa poligami bukan ajaran Islam itu jelas tidak berdasar dan menyesatkan karena kalau cara pandang ini diikuti dan kita uji secara empirik dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Masa Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran agama Islam keluar dari jalur dan ajaran agama yang beliau bawa sendiri,” tuturnya.

Sebelumnya, komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe’i mengatakan, kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahun. Bahkan, poligami atau nikah siri tidak tercatat secara resmi dan rawan terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Imam mengatakan di Indonesia sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang poligami dan persyaratannya rumit sehingga mempersulit orang untuk poligami. Karena poligami sendiri menurut Imam bukan ajaran Islam.

“Saya berkeyakinan poligami bukan ajaran Islam. Jauh sebelum Islam datang itu praktik poligami sudah dilakukan. Artinya dengan menyebut poligami ajaran Islam itu keliru. Kemudian Islam datang dan ada ayat poligami itu dalam konteks apa, memerintahkan atau mengatur,” ujar Imam di Jakarta Selatan, Sabtu (15/12). 

(yes/JPC)

Ojol Satukan Prabowo dan Titiek, Pekik Takbir Bergemuruh di Sentul

JawaPos.com – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menghadiri acara kopi darat (kopdar) akbar pengemudi ojek online (ojol) di kawasan sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Mantan Danjen Kopassus itu berharap para ojol dapat memberikan dukungannya di pilpres 2019.

Adapun acara kopdar itu diselenggarakan oleh komunitas ojol yang tergabung dalam Forum Gabungan (forgab) Roda 02. Mereka terdiri dari 205 Komunitas pengemudi ojol yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

Prabowo TitekPrabowo dan Titiek saat satu panggung di Sentul, Jawa Barat. (Igman/JawaPos.com)

“Saudara-saudara, ini katanya ada peraturan saya enggak boleh kampanye, jadi saya enggak kampanye nih. Saudara-saudara ini direkam nih. Saudara-saudara, saya tidak meminta dukungan kalian, tapi sebagai manusia kalau berharap boleh dong? eh inget petugas ya, saya berharap dukungan, saya enggak minta,” imbuh Prabowo dalam paparannya dihadapan ribuan pengemudi ojol, Minggu (16/12).

Mendengar pernyataan Prabowo, ribuan pengemudi ojol pun langsung menyambut permintaan tersebut. Mereka berteriak lantang akan tetap mendukung Prabowo. Sekalipun mantan menantu Soeharto itu tak meminta dukungan ke para pengemudi ojol.

“Meski bapak tidak minta dukungan, tapi kami semua dukung bapak. Kita akan pilih nomer dua, hidup Prabowo! Takbir, AllahuAkbar,” teriak ribuan pengemudi ojol dihadapan Prabowo.

Dalam acara itu, Prabowo juga menjanjikan kesejahteraan para pengemudi ojol bila dia terpilih di 2019 mendatang. Pasalnya, dia masih menyoroti soal penerapan argo murah oleh perusahaan aplikator. Dia bersama dengan Sandiaga berjanji akan berjuang keras menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk pengendara ojol. 

Diketahui, Prabowo juga sempat dibonceng ojol dan berkonvoi, usai itu jenderal beruluk 08 ini dianugerahi jabatan baru yang diberikan komunitas pengemudi ojol, yakni sebagai Dewan Pembina Forgab (Forum Gabungan) Roda 02.

Adapun forgab roda 02 terdiri dari 205 komunitas pengemudi ojol yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Seluruh anggota dari 205 komunitas itu diklaim mencapai sebanyak 12 ribu orang. 

“Kami menobatkan Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi dewan pembina Forgab Roda 02. Agar kita bisa bersama-sama berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Kong Nano selaku Ketua Pelaksana Kopdar Ojol Menuju Perubahan 2019 sembari menyempatkan rompi komunitas ojol Forgab Roda 02 di kawasan sirkuit Sentul, Jakarta, Minggu (16/12).

Menariknya, selain Prabowo, mantan istri yang kini menjadi elite partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto juga dinobatkan menjadi dewan pembina Forgab Roda 02. Ribuan pengemudi ojol pun sontak bereaksi atas bersatunya Prabowo-Titiek.

Tak jarang, beberapa di antara mereka yang meneriakan agar Prabowo-Titiek bisa kembali bersama dalam satu panggung untuk menyapa para pengemudi ojol. 

“Ayo Pak Prabowo Bu Titiek bersatu lagi, bersama-sama lagi dalam satu panggung untuk bersama-sama kita,” teriak ribuan pengemudi ojol sembari tepuk tangan.

Dalam kesempatan itu, Prabowo sempat berjoget bersama para pengemudi ojol yang hadir di kawasan sirkuit tersebut. Panas dari teriknya matahari seolah cair kala pengemudi Ojol dan Prabowo berjoget bersama.

(aim/JPC)

Fraksi PKS Desak Pemerintah Serius Bantu Muslim Uighur

JawaPos.com – Persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami komunitas muslim Uighur di Tiongkok, menjadi sorotan khusus Fraksi PKS di DPR. Pemerintah pun didesa untuk ikut aktif berperan menyelamatkan mereka dari penindasan.

“Indonesia serius menyikapi hal itu dan aktif membantu muslim Uighur melalui diplomasi HAM, baik secara bilateral maupun multilateral melalui keanggotaan PBB, OKI, dan lembaga-lembaga internasional lainnya,” kata Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini pada JawaPos.com, Minggu (16/12).

Jazuli menuturan, politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, melakukan diplomasi atas setiap bentuk pelanggaran HAM, termasuk pengekangan keyakinan yang dilakukan terhadap umat manusia di dunia.

Menurut Jazuli, pelanggaran HAM yang terjadi terhadap muslim Uighur sudah menjadi pengetahuan umum dan telah berlangsung lama dan berbagai laporan LSM HAM dunia termasuk dari PBB memperkuat fakta tersebut.

“Dunia tidak boleh tinggal diam, apalagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar dengan mandat konstitusional yang jelas ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, Indonesia punya hubungan baik dengan Pemerintah Tiongkok dan itu semestinya dimanfaatkan untuk saling menguatkan visi peradaban dunia yang bermartabat di atas penghormatan atas hak asasi manusia.

“Terutama menurut dia, hak berkeyakinan agama yang merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia yang tidak dapat dihilangkan atau inlienable rights,” paparnya.

Untuk itu adalah tanggung jawab kita sebagai bangsa yang bermartabat untuk membantu saudara-saudara muslim Uighur dan warga dunia manapun yang tertindas. Dia juga menegaskan bahwa tanggung jawab itu ujung tombaknya ada pada peran diplomasi aktif Pemerintah Republik Indonesia.

(aim/JPC)

Kubu Petahana Puji PAN Kalsel, Rela Dipecat Demi Dukung Jokowi

JawaPos.com – Sejumlah kader hingga pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Selatan mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Bahkan dukungan tersebut hingga berujung pemecatan oleh DPP PAN.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily menilai dukungan yang datang dari sebagian kubu oposisi akan menambah personel untuk memenangkan petahana. Dia menduga ada juga beberapa kader partai lain yang akan mendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Selain PAN sebelumnya kita tahu ada dari Demokrat yang telah menyatakan dukungan kepada Pak Jokowi. Kita tahu juga tambahan amunisi dengan bergabunngnya Pak Yusril secara pribadi untuk menjadi lawyer,” kata Ace di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Kamis (13/12).

“Kami yakin bisa saja ada beberapa partai lain yang akan semakin menunjukan dukungannya terhadap paslon Jokowi-Maruf,” lanjut Ace.

Ace memandang, datangnya dukungan dari kader PAN Kalimantan Selatan didasari pemikiran rasional. Bahwa masyarakat di sana merasakan efek kepemimpinan Jokowi.

Sehingga PAN Kalsel tidak mau bertentangan dengan kehendak rakyat. “Mungkin mereka juga tidak bisa melawan kehendak rakyat di daerah tersebut yang kecenderungannya memilih psangan Jokowi-Ma’ruf,” paparnya.

Kendati demikian, soal dipecatnya para kader PAN tersebut TKN tidak bisa ikut campur. Ace menyebut itu merupakan konsekuensi yang diterima jika berseberangan dengan kewenangan partai.

“Ketika melakukan tindakan seperti itu tentu mereka siap dengan segala konsekuensinya, mereka sangat menghargai pilihan politik mereka,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPP PAN memutuskan memecat Ketua DPW Kalsel Muhidin. Ini lantaran Muhidin membelot dengan mendeklarasikan mendukung Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019.

“DPP telah melakukan tindakan tegas dengan memberhentikan Ketua DPW Kalsel,” ujar Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis, Rabu (12/12).

Eddy mengungkapkan pemecatan itu dilakukan setelah pihaknya melakukan kajian. PAN juga telah mengklarifikasi perihal dukungan tersebut kepada Muhidin dan pengurus DPW Kalsel lainnya.

“DPP telah menghimpun masukan dari Ketua dan pengurus DPW Kalsel, tentang alasan dan latar belakang dari deklarasi yang dilakukan pada Minggu (9/12) malam. Deklarasi dilakukan oleh Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin bersama sejumlah pengurus,” jelasnya.

(rdw/JPC)

Erick Thohir Merasa Kasus E-KTP Digunakan untuk Sudutkan Jokowi

JawaPos.com – Hingga kini, kasus tercecernya e-KTP masih menjadi polemik. Apalagi ada tudingan, hal itu merupakan kecurangan yang sengaja dilakukan oleh capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

Dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Thohir sangat menyayangkan. Dia melihat, kasus tercecernya e-KTP ini malah digunakan sebagai alat untuk memojokkan kubu petahana.

“S‎ekarang isu e-KTP, kami dipojokin. Padahal yang namanya isu e-KTP kami sudah jelaskan, biarkan pihak kepolisian yang urus, yang enggak ada hubungannnya dengan TKN (tim kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin). Kenapa kok selalu dijuruskan ini selalu TKN?” ujar Erick dalam Rakornas Tim Hukum dan Avokasi di Jakarta, Kamis (13/12).

Oleh sebab itu, menurut Erick, permasalahan e-KTP ini harus segera selesai dan diusut tuntas. Mantan bos Inter Milan ini tidak ingin petahana disebut curang saat menang di Pilpres 2019 mendatang.

“Makanya statement saya jelas, bahwa e-KTP harus diusut tuntas. Kenapa? Karena nanti kalau Jokowi menang presiden, disangka curang lagi. Kami harus solid menjaga itu,” tegasnya.

Sekadar informasi ‎sepanjang tahun 2018 ini setidaknya empat kali masyarakat dihebohkan dengan permasalahkan e-KTP. Masalah itu mulai dari tercecernya e-KTP di tiga kota hingga penjualan blangko secara online.

JawaPos.com pun mengumpulkan data-data kasus terecernya e-KTP dan juga pernjualan blangko kartu identitas tersebut.

1. e-KTP tercecer di ‎Bogor

26 Mei 2018
Ribuan e-KTP tercecer di Simpang Salabenda, Desa Parakansalak, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Kejaditan tercecernya e-KTP itu lantaran terjatuh dari truk, hingga akhirnya ditemukan warga setempat.

Dirjen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrullah mengatakan e-KTP yang tercecer itu jumlahnya sekira 6.000 kartu.

Semua e-KTP yang tercecer tersebut telah rusak secara fisik, misalnya terkelupas, data tidak lengkap, salah nama dan sobek.

‎2. Ribuan e-KTP tercecer di tempat pembuangan sampah di Serang, Banten

11 September 2018
e-KTP dan sembilan kartu keluarga (KK) ditemukan tercecer di tempat pembuangan sampah dan semak di Desa Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Totalnya ada 2.901 lembar e-KTP yang ditemukan warga.

Adapun 2.901 yang tercecer adalah 513 KTP manual alias masih belum e-KTP, kemudian 111 e-KTP yang rusak secara fisik.

Kala itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo langsung membuat instruksi supaya e-KTP yang telah rusak dilakukan pemotongan. Hal itu dilakukan untuk meminimalisasi kecurigaan e-KTP itu digunakan untuk pemilu.

‎3. Penjualan blangko e-KTP secara online

6 Desember 2018
‎Kementerian Dalam Negeri menemukan praktik penjualan blangko e-KTP yang dilakukan secara online. Si penjual diketahui adalah anak pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Provinsi Lampung.

Dirjen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrullah mengaku anak mantan pejabat tersebut menjual blangko e-KTP hanya iseng. Dia menegaskan, tidak ada pencurian dan jebolnya sistem di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Penjualan itu tidak terkait dengan pemilu, dan anak tersebut menjual 10 blangko e-KTP dengan harga Rp 500 ribu. Saat ini pelaku telah dilaporkan ke pihak kepolisian.

Dia diduga melanggar Pasal 96 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dia terancam pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

4. Ribuan e-KTP ditemukan tercecer di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta

8 Desember 2018
‎Ribuan e-KTP ditemukan tercecer di area persawahan kawasan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kartu e-KTP ini tercecer dan sempat dimainkan anak-anak sebelum akhirnya diketahui oleh Ketua RW setempat.

Dilihat dari domisili pada identitas e-KTP tersebut tercantum alamat Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, kelurahan yang sebenarnya tidak begitu jauh dari Pondok Kopi.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Dhany Sukma mengatakan, e-KTP yang ditemukan di Pondok Kopi merupakan cetakan lama.

(gwn/JPC)

Sandi Janji BUMN Tak Digunakan Sebagai Alat Kekuasannya

JawaPos.com – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berjanji tidak akan menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai alat kekuasaan bila terpilih di pilpres 2019 mendatang. Hal itu diungkapkan Sandi saat melakukan diskusi bertajuk “Selamatkan BUMN Sebagai Ekonomi Nasional” yang dilaksanakan di Hotel Ambhara, Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (12/12).

“Insya Allah, kalau mendapat amanah dari Allah SWT kita akan jaga BUMN ini bukan alatnya Prabowo-Sandi,” kata Sandi dalam paparannya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan BUMN merupakan aset negara yang mempunyai potensi besar untuk memajukan negara Indonesia. Atas dasar itu, dia bersama Prabowo akan menggerakan BUMN agar tak lagi menjadi beban negara.

“Ini lebih besar dari Prabowo Sandi ini BUMN adalah untuk memastikan Indonesia adil makmur, kuncinya adalah BUMN ini bisa kita gerakan tidak akan membebani APBN,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sandiaga juga meyakini dapat membangun BUMN untuk menjadi benteng ekonomi bangsa. Akan tetapi dengan cara yang profesional tak seperti sekarang.

“Karena kekuasaan itu akan berganti. Politisi itu come and go tapi kalau kita bangun BUMN sistemnya menjadi milik negara (bukan milik pengusa) yang memastikan bahwa kesejahteraan adil makmur bisa dikelola secara profesionalisme dengan integritas yang tinggi dengan tata kelola yang baik,” pungkasnya.

(aim/JPC)

Pakar Ini Sebut Pembangunan Infrastruktur Bisa Dibangun Tanpa Utang

JawaPos.com – Mantan Staf Khusus Menteri ESDM Muhammad Said Didu menilai wacana calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno membangun infrastruktur tanpa utang dinilai realistis. Usulannya, negara diminta melibatkan pihak swasta dalam pengeluaran anggaran tersebut.

Said bilang, sejatinya dalam pembangunan infrastruktur ada tiga jenis yakni dasar, ekonomi dan komersial. Khusus infrastruktur komersial, negara bisa meminta hak konsesi kepada swasta untuk melakukan pembangunan.

Adapun infrastuktur komersial itu terdiri dari pembangunan bandara, pelabuhan sampai dengan jalan tol. Selain itu ada termasuk juga pembangkit listrik, hingga SPBU.

“Itu tanpa hutang bisa. Karena itu adalah pilihan bahwa ini diserahkan ke swasta dengan konsesi. Enggak usah BUMN dan pemerintah. Maka pemerintah-pemerintah enggak punya hutang kan,” ucap Said ditemui seusai menghadiri diskusi bertema ‘Menyelamatkan BUMN Kita, Menjadi Benteng Ekonomi Nasional’ di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (12/12).

Dia mengatakan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan swasta pernah juga digunakan pemerintah. Dia bilang, pembangunan infrastruktur kali ini justru digarap oleh BUMN yang tak mempunyai dana kuat membangun infrastruktur. Itulah kenapa, mengakibatkan pemerintah terus berutang.

“Dari dulu infrastruktur komersil itu tidak masuk. Sekarang ini baru masuk, karena BUMN ditugaskan. Sehingga dia harus utang. Sebelumnya pembangunan jalan tol itu tidak pernah, itu ya swasta aja,” terangnya.

Terkait pembangunan infrastruktur non komersial, kata Said, juga bisa dibangun tanpa utang. Dengan catatan, pembangunan harus dilakukan secara realistis. Contoh nyata dari pembangunan infrastruktur non komersial yakni jalan Trans Papua.

“Ya itu non komersil. Apakah perlu dengan hutang? Bisa dengan utang bisa tidak,” terang dia.

Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur non komersial tidak boleh memaksakan kehendak. Sebab, pembangunan infrastruktur non komersial dibangun memakai dana APBN jika tak mau menggunakan utang.

“Pakai APBN. Tapi realistis. Kalau APBN mampunya 100 kilo, jangan dipaksakan 500 kilo. Kalau itu ya hutang nanti,” pungkasnya.

(aim/JPC)

Soal Kriminalisasi Ulama, Jokowi: Masa Isu Begini Masih Berani Keluar

JawaPos.com – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo merasa resah terkait berbagai isu miring yang kerap kali menyerang dirinya. Salah satunya terkait soal kriminalisasi ulama. 

Jokowi menampik telah mengkriminalisasi ulama selama masa kepemimpinannya tersebut. Sebab, wakilnya merupakan sesepuh ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Mengenai kriminalisasi ulama. Bagaimana mungkin? Pertama cawapres saya saja  ulama yang udah paling atas, yakni Kyai Ma’ruf Amin,” kata Jokowi di hadapan relawan pendukungnya yang dinamakan Bravo-5 di Putri Duyung Cottage, Ancol, Jakarta Utara (10/12).

Dia pun mempertanyakan kenapa isu krminalisasi ulama masih saja bergulir. Padahal kata dia, jelas sekali dirinya sangat mendukung dan menghormati ulama dalam setiap perjalanan politiknya. 

“Masa isu begini masih berani keluar, kriminalisai ulama. Kita ini tiap hari ketemu ulama, ketemu kyai, tapi isunya seperti ini,” ucap mantan Wali Kota Solo ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bahkan membandingkan soal ulama yang terjerat hukum dengan salah satu gubernur yang terjerat hukum. Kata dia, jika ada ulama yang terjerat hukum, Jokowi langsung disebut-sebut telah melakukan kriminalisasi. 

Padahal, kata dia, ulama itu memang sedang menghadapi kasus hukum, bukan sengaja dikriminalisasi. 

“Ada ulama yang kena masalah hukum ya memang karena sedang berhadapan dengan hukum, wong gubernur saja terkena masalah hukum ya berhadapan dengan hukum, dan faktnya tidak ada gubernur yang lapor kena kriminalisasi,” tegasnya.

Oleh karenanya, Jokowi menyebut isu tersebut sangat berbahaya. Rakyat yang mendengar informasi tersebut tanpa lengkap akan mempercayai itu sebagai hal yang benar.

“Sekarang, tanyakan siapa ulama yang dikriminalisasi. Ya kalau si ini ya karena ada masalah hukum. Ini hal yang tidak logis, rakyat yang dapat info tak lengkap dan percaya itu sebagai pembenaran,” tukasnya.

(rdw/JPC)

Toleransi Masyarakat Terhadap Isu Suap dan Gratifikasi Meningkat

JawaPos.com – Lembaga Survei Indonesia (LSI) bersama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) ikut menyoroti persepsi publik terhadap isu suap dan gratifikasi. Peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, di tahun 2016 publik yang menilai wajar pemberian suap dan gratifikasi sebesar 30 persen. Sedangkan, tahun 2017 26 persen, dan 2018 meningkat menjadi 34 persen.

“Melalui pertanyaan, apakah merupakan hal wajar atau tidak wajar bagi masyarakat memberikan uang, barang, hiburan, hadiah di luar persyaratan untuk memperlancar suatu proses atau sebagai bentuk terima kasih ketika berhubungan dengan instansi pemerintahan, hasilnya toleransi suap dan gratifikasi cenderung naik,” paparnya di Hotel Akmani, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Sementara itu, dia menegaskan dalam kurun waktu dua tahun, masyarakat yang menilai pemberian suap dan gratifikasi adalah hal tidak wajar cenderung meningkat.

“Yang menjawab suap dan gratifikasi tidak wajar masih menjadi mayoritas. Di tahun 2016 dengan 69 persen, 2017 sebesar 69 persen, dan 2018 sebanyak 63 persen,” sambungnya.

Adapun soal kolusi dan nepotisme, disebutkan bahwa 55 persen responden berpendapat itu tindakan negatif dengan 12 persen dianggap kejahatan dan 43 persen disebut tidak etis.

“Yang menganggap itu tidaklah negatif 39 persen dengan 9 persen menilai perlu dilakukan dan 30 persen menyebutnya normal,” tambahnya.

Selain itu, sebut Burhanuddin sebanyak 75 persen responden mengaku tidak pernah menyaksikan langsung praktik korupsi dalam setahun terakhir.

“Hanya 4 persen yang menyebut pernah menyaksikan dan 6 persen menyatakan orang yang dikenalnya pernah menyaksikan praktik korupsi,” pungkasnya.

Kendati demikian, Burhanuddin menyebut hal ini menunjukkan korupsi masih dipahami sesuatu yang terjadi di pusat sebatas kasus besar saja.

“Sementara suap atau gratifikasi yang dialami warga dalam hubungan dengan pegawai pemerintah dianggap bukan korupsi,” tutupnya.

(ipp/JPC)

Filipina dan Ambon Disebut Jadi Pemasok Senjata KKB Papua, Duitnya?

JawaPos.com – Pasokan senjata Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih terus menjadi perdebatan publik. Senapan modern itu digunaan untuk membantai belasan pekerja Trans-Papua dan prajurit TNI juga Brimob.

Polda Papua mengaku kesulitan mengadang pasokan senjata ke kelompok yang dipimpin Egianus Kogoya tersebut. Faktor kerasnya alam menjadi hambatan utama.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol A.M. Kamal menuturkan, senjata KKB itu diperoleh dari berbagai sumber. Ada yang berasal dari luar negeri seperti Filipina, dan dalam negeri seperti Ambon.

”Kalau dari lokal itu senjata itu biasanya bekas daerah konflik,” kata Kamal.

Kamal juga menuturkan senjata-senjata itu bisa berada di tangan pemberontak karena ada banyak jalur tikus di Papua. Karena itu polri berusaha keras untuk menyekatnya dengan patroli berkala.

”Tapi, yang menjadi masalah adalah kondisi geografis dan kerasnya alam Papua,” paparnya.

Lautan luas dengan kondisi alam hutan pegunungan membuat KKB mudah menyelundupkan senjata. Dia menuturkan, dana yang dimiliki KKB untuk mendatangkan senjata-senjata itu juga belum diketahui asalnya.

”Kalau nanti tertangkap pasti bisa diketahui,” paparnya.

Terkait penyelamatan dan evakuasi lima pekerja yang belum ditemukan, Kamal mengatakan, bahwa operasi pencarian masih berlangsung. ”Kemungkinan tiga orang dieksekusi dan dua lainnya memisahkan diri dari kelompok yang telah ditemukan,” paparnya. 

Sementara itu, Pengamat militer sekaligus Mantan Wakasad Letjen (Purn) Kiki Syahnakri menuturkan, penyekatan pasokan senjata itu hanya salah satu cara, namun harus dilakukan upaya terpadu.

“Saat ini masalah utamanya adalah ketidakadilan sosial di Papua. Ini yang memicu munculnya KKSB,” tuturnya.

Karena itu, penyekatan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan keadilan sosial terhadap masyarakat Papua. Dengan begitu, hati rakyat Papua bisa direbut kembali.

”Bila dihadapi secara militer, tentunya penyekatan juga secara otomatis masuk dalam tugas itu,” terangnya.

Dia juga mengusulkan penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga. Namun, bukan berasal dari asing atau luar negeri. Pihak ketiga ini bisa dari kelompok lokal seperti dewan gereja dan organisasi adat di Papua.

”Mereka yang menengahi, jangan asing. Sebab, kita mengetahui ada campur tangan asing dalam kejadian di Papua,” urainya.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah mencontoh perundingan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). KKB di Papua bisa membentuk partai lokal sebagai bagian dari upaya memperbaiki ketidakadilan sosial di Papua.

(jpg/JPC)

KKB Lakukan Pembantaian Sadis, Sandiaga Soroti Hal Ini

JawaPos.com – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno angkat suara terkait peristiwa pembantaian sadis di Yigi, kabupaten Nduga, Papua. Aspek ekonomi dianggap sebagai pemicu peristiwa nahas ini terjadi.

Sandi menjelaskan, dalam keadaan seperti ini, harus hadir sebuah pemerintahan yang kuat. Serta hadir mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi setiap warga negara.

“Kalau kita tidak punya pemerintahan yang kuat dan pola pemerintahan tegas, dan hadir, tentunya kebijakan yang memastikan keadilan dan kemakmuran ya kita akan mengalami konflik-konflik seperti ini,” ujar Sandi di Cipulir, Jakarta Selatan, Sabtu (8/12).

Lebih lanjut, Sandi menyesalkan peristiwa yang terjadi di Papua ini. Mengingat pemerintah yang tengah bekerja membangun infrastruktur demi kemaslahatan rakyat, justru terhambat oleh oknum kelompok separatis ini.

“Papua ini sangat disayangkan, saat kita sedang giat-giatnya membangun kita dihadapkan situasi kekerasan oleh KKB. Ini harus dicari akar permasalahannya,” jelasnya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar pemerintah bersikap tegas. Segala bentuk ancaman kedaulatan negara harus ditanggulangi sebaik mungkin.

“(Pemerintah harus, Red) mengirimkan pesan bahwa kita menolak segala bentuk kekerasan, kita akan perangi segala bentuk ancaman integrasi NKRI, dan kita yakinkan bahwa dalam keadaan adil makmur Insya Allah akar permasalahan itu akan terselesaikan,” pungkas Sandi.

(sat/JPC)

Habib Bahar Jadi Tersangka, Anak Buah Prabowo Ingatkan Polri Agar Adil

JawaPos.com – Status hukum Habib Bahar bin Smith telah dinaikan menjadi tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Dia dijerat hukum atas ceramahnya yang dianggap melakukan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengaku tak mau ikut campur tangan dalam perkara Bahar. Itu sepenuhnya menjadi dominan Polri.

“Ya itu kan haknya Polri,” ujar Andre kepada wartawan, Jumat (7/12).

Selain itu, menurut Andre semua pihak harus menghargai keputusan Habib Bahar yang dengan tegas mengatakan tidak akan meminta maaf atas ceramahnya. Bahkan dia tidak takut untuk dihukum atas perbuatannya.

“Habib Bahar juga udah sampaikan nggak mau minta maaf dan beliau akan mempertanggungjawabkan,” lanjutnya.

Meski demikian politikus partai Gerindra itu meminta Polri bersikap profesional. Dan sikap kooperatif yang ditunjukkan Bahar atas kasus ini bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam penjatuhan vonis.

Selain itu, anak buah Prabowo itu meminta agar Bahar diproses hukum tetap berpegang terhadap asas keadilan. Sehingga vonis pun nantinya bisa dibuat seadil-adilnya.

“Harapan kami itu kita minta Polri profesional dan berkedilan karena habib Bahar sudah kooperatif,” pungkas Andre.

(sat/JPC)

Berkarya Usul Materi Korupsi dari Zaman Hindia Belanda Hingga Jokowi

JawaPos.com – Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang setuju adanya tema debat mengenai masalah korupsi kepada capres dan cawapres untuk Pilpres 2019 mendatang. Asalkan kada dia, tema debat tersebut jangan hanya soal pemerintahan Orde Baru era Presiden Indonesia ke-2 Soeharto dalam memimpin bangsa ini. ‎Melainkan debat dari pemerintah-pemerintahan yang lainnya juga.

“Kalau saya bisa tambahkan usulannya jadi sejarah korupsi di Indonesia dari pemerintahan Hindia Belanda hingga pemerintahan Jokowi, termasuk juga dengan solusi menghilangkanya atau mengurangi pemerintahan berikutnya,” ujar Badarudin kepada JawaPos.com, Kamis (6/12).

Menurut Badarudin, jika hanya fokus ke pemerintahan Orde Baru. Maka sama saja bias dan bisa menimbulkan masalah baru. Karena dia meyakini para pecinta Soeharto pasti terusik apalagi yang ditonjolkan kekurangan Orde Baru.

“Kemudian yang masuk kategori pembenci Pak Harto pasti kegirangan karena mereka-mereka itu pasti masih dendam dengan Orde Baru,” katanya.

Badarudin mengatakan, para pembenci Soeharto girang contohnya saat Bapak Pembangunan ini bisa memberantas gerakan penghianatan PKI.

“Ini kan tidak suka dengan Pak Harto dan Orde Baru. Ya dimaklumi saja, biarkan masyarakat menilai,” pungkasnya.

‎Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengatakan momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh 9 Desember perlu menjadi semangat untuk membuka diskursus ‘korupsi stadium empat yang beberapa waktu diungkapkan oleh Prabowo Subianto.

‎Oleh sebab itu, PSI mengusulkan kepada KPU supaya korupsi di era Orde Baru bisa masuk dalam materi debat capres dan cawapres.

Menurut Antoni, usulan korupsi Orde Baru masuk debat itu jauh lebih mendidik masyarakat secara politik, ketimbang berkilah bahwa Soeharto bukan simbol Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).‎

(gwn/JPC)

Mendagri Sebut Ada Racun Demokrasi dalam Politik Indonesia

JawaPos.com – Pernyataan menarik dilontarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) yang digelar di Hotel Bidakara pada Selasa (4/12). Dia sempat berkelakar soal adanya ‘racun demokrasi’, yakni politik uang.

“Tangan pemerintah kayak saya ini terbatas. Bagaimana kita punya komitmen memerangi racun demokrasi yang menyangkut politik uang, terutama dalam proses memilih seorang kepala daerah, anggota DPR, DPRD, sampai capres, cawapres,” ucap Tjahjo dalam jumpa persnya.

Tjahjo menyebut racun demokrasi itu bisa berasal dari partai politik, yang memiliki kewenangan mengeluarkan anggaran dana masing-masing. Bahkan, ketika proses perekrutan disebutnya juga menjadi tanggung jawab penuh partai politik.

“Pemerintah hingga KPK tidak bisa ikut campur di dalam itu,” jelas dia.

“Rekruitmennya, administrasinya itu masing masing partai punya anggaran dasar,” lanjut Tjahjo.

Saat ini, menurut Tjahjo negara Indonesia sedang dalam tahap konsolidasi demokrasi dengan tujuan mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya mewujudkan otonomi daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Tjahjo menyebut perlu ada langkah-langkah untuk memerangi korupsi.

“Kita menganut pemerintahan presiden yang multi partai. Untuk mewujudkan konsolidasinya, sistem pemerintahannya efektif dan efesien, mari salah satunya adalah langkah-langkah ini yang diinisiasi KPK memangkas, memerangi racun demokrasi,” pungkasnya.

(ipp/JPC)

Stop Kampanye SARA, Sekjen Fornas: Saatnya Adu Gagasan Visioner

JawaPos.com – Pemilu 2019 harus menjadi ajang adu gagasan visioner bagi para paslon. Sudah saatnya, kampanye ‘nyinyir’ atau black campaign dihindarkan.

Semua elemen pendukung paslon harus mengedepankan budaya intelektual. Kalaupun harus mengkritisi, konteksnya pun mesti konstruktif.

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Forum Nasional Bhinea Tunggal Ika, Taufan Hunneman menyikapi konstelasi politik yang kian memanas.

“Saatnya kita menyajikan kampanye dengan menggunakan gagasan dan program, sehingga memberikan satu menu rasional kepada rakyat, ” ujar Taufan kepada JawaPos.com, Rabu (5/12).

Taufan mengajak semua pihak untuk menghindari kampanye berbau SARA. “Apalagi tudingan-tudingan yg berbau hoax serta fitnah,” jelasnya.

Dijelaskan Taufan, esensi demokrasi bukanlah menghalalkan segala cara. Tetapi ada kesantunan dalam demokrasi.

“Karena pada dasarnya, kekuatan demokrasi itu pada kedaulatan rakyat,” jelasnya.

Taufan lantas menyayangkan adanya spanduk yang menfitnah Jokowi. Termasuk maraknya hoax yang mendeskriditkannya.

“Saya berharap untuk segera ditangkap dan di usut pelaku bhkan aktor intelektualnya,” pungkasnya.

(sat/JPC)

KPK Minta DPR yang Malas Tak Digaji, Bamsoet: Pemerintahnya Juga Dong

JawaPos.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengusulkan agar anggota DPR yang malas mengesahkan Undang-undang tidak diberi gaji. Hal itu disampaikan dalam diskusi peringatan Hari Anti Korupsi Dunia di Jakarta, Selasa (4/12).

Menanggapi itu, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pernyataan Saut hanya sebatas candaan. Ia pun membalasnya dengan candaan pula.

“Kalau misalnya demikian, saya setuju saja DPR tidak digaji, tapi pemerintahnya juga tidak digaji,” ujar Bamsoet di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (5/12).

Menurut Bamsoet, dalam mengesahkan Undang-undang, DPR tidak bisa bekerja sendiri. Melainkan harus bersama pemerintah. Maka ketika ada Undang-undang mangkrak tidak bisa hanya legislatif yang disalahkan.

“Saya bilang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, membuat Undang-undang itu tidak bisa sendirian DPR, bersama-sama dengan pemerintah,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang angkat bicara terkait dengan pembahasan RUU di DPR RI yang terkesan lama. Saut mengusulkan agar anggota DPR yang malas membahas dan mengesahkan undang-undang tidak perlu digaji.

“Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest,” ucap Saut pada awak media, Rabu (5/12).

“Jadi kalau ada Undang-undang disahkan DPR itu honest enggak sih? Orang yang enggak berintegritas itu enggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR enggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua,” imbuhnya.

(sat/JPC)

Ketika Prabowo Subianto Larang Relawannya Teriakan Kata ‘Cebong’

JawaPos.com – Ada yang menarik dari orasi politik yang dilontarkan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di acara peringatan hari disabilitas ke-26 di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (5/12). Jenderal berjuluk 08 itu melarang relawannya untuk meneriakan kata ‘Cebong’.

Semula, Prabowo yang datang mengenakan pakaian berwarna biru itu tengah berorasi tentang harga bahan pokok yang dinilai semakin mahal. Namun tanpa menyebutkan pihak lain, mantan Danjen Kopassus itu menyindir elite yang justu mengklaim harga pasar yang murah.

“Kalau orang elite itu tidak ada urusan, harga telor berapa. Makanya dia bilang ‘enggak kok ekonomi bagus’,” kata Prabowo kepada komunitas disabilitas yang menghadiri acara tersebut.

Pernyataan Prabowo pun langsung disauti oleh sejumlah komunitas disabilitas yang hadir. Mereka lantas meneriakan kata-kata cebong. “Itu (elite yang dimaksudkan Prabowo) cebong pak,” teriak relawan kepada Prabowo.

Mendengar hal itu, Prabowo pun langsung mengambil sikap yang bijak. Mantan suami Titiek Soeharto itu melarang relawannya untuk meneriakan kata tersebut. Dia meminta relawannya harus cinta perdamaian.

“Jangan, cebong-cebong itu enggak boleh. Peace peace (damai-damai),” sembari mengacungkan kedua jarinya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo meyakini bahwa seluruh emak-emak Indonesia ikut merasakan dampak dari kenaikan harga bahan pokok. Jadi, kata dia, tidak benar anggapan bahwa harga bahan pokok stabil.

“Karena kalau negara tidak beres, emak-emak yang merasakan pertama. Karena emak-emak menyiapkan makan untuk suami. Jadi tiap hari tahu harga-harga pasar,” pungkasnya.

(aim/JPC)

KPK Kembali Usulkan Parpol Agar Didanai Pemerintah

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan partai politik agar dibiayai pemerintah. Namun, rencana itu perlu dibuatkan juga sistem audit agar penggunaan dana yang berasal dari pemerintah itu bisa selalu dipantau.

“Memungkinkan jika parpol itu dibiayai oleh pemerintah, kemudian ada sistem audit yang masuk, sistem audit yang mungkin kan itu agar kita tahu itu dipergunakan untuk apa uang itu,” ungkap Ketua KPK Agus Rahardjo pada awak media, Rabu (5/12).

Dia juga menuturkan nantinya bisa ada sanksi jika parpol menyelewengkan dana dari pemerintah. Agus menyatakan pendanaan partai politik oleh pemerintah ditujukan untuk mewujudkan demokrasi yang bersih.

“Kalau misalkan dia melanggar dalam penggunaan keuangan yang berasal dari APBN, bisa saja partai dikeluarkan didiskualifikasi enggak bisa ikut pemilu. Jadi hal semacam itu harus diperdalam supaya lingkungan demokrasi yang bersih, kemudian sistem yang kita kenalkan lebih baik dapat didorong dan terwujud,” jelasnya.

Sebelumnya, beberapa partai politik Indonesia menandatangani pakta integritas di hadapan para pemimpin KPK. Pakta integritas itu berisi komitmen sistem integritas partai politik.

Penandatanganan pakta integritas itu dilakukan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Selasa (4/12), kemarin.

Pimpinan KPK, di antaranya Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif, terlihat mendampingi perwakilan parpol untuk menandatangani pakta integritas itu.

Parpol-parpol yang hadir adalah PKB, Partai Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, PAN, PKPI, PSI, PPP, NasDem, Partai Garuda, Demokrat, Partai Berkarya, dan Partai Perindo. 

(ipp/JPC)

Gerilya di Gresik, Sandi Ziarah ke Dua Makam Kramat Ini

JawaPos.com – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno kembali melakukan ziarah. Kali ini pendamping Prabowo itu mendatangi makam Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Assegaf di Gresik, Jawa Timur, Senin (12/3).

Habib Abu Bakar dikenal sebagai sosok tokoh agama yang berpengaruh di Indonesia. Sembari Ziarah, Sandi juga menyerap aspirasi masyarakat di daerah itu.

Kemudian Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan berziarah ke Makam Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Salah satu Walisongo yang dianggap pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa.

Dalam berbagai kesempatan itu, Sandi mengaku kagum melihat tumbuhnya UMKM di sekitar masjid. Ada kuliner, keperluan ibadah, warung oleh-oleh, hingga makanan ringan yang cukup memadai. Inilah yang disebut Sandi sebagai wisata religi yang bisa memakmurkan masyarakat sekitarnya dan memberikan berkah pada para pelaku UMKM. 

“Kita lihat saja geliat ekonomi di sini. Bayangkan jika ekonomi sekarang lebih baik, tentu akan lebih ramai dan makin banyak kunjungan. Setiap bus yang terparkir membawa tamu-tamu yang ingin ke mesjid atau ziarah pasti belanja,” terang Sandi. 

Sandi juga menuturkan, Gresik adalah daerah yang penting buat Indonesia. Karena merupakan daerah industri. Namun dirinya berjanji akan meningkatkan ekonomi UMKM yang kini terkena dampak atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Tahun 2019, jika Prabowo Sandi terpilih, Insha Allah lapangan kerja tersedia dan tercipta, harga-harga stabil dan terjangkau,” pungkasnya.

(aim/JPC)

Soal Seruan Habib Rizieq, PKB: Urus Diri Sendiri Saja Belum Beres

JawaPos.com – Ketua Fraksi DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid ogah menanggapi seruan Habib Rizieq Shihab. Imbauan itu terkait soal larangan memilih partai politik, caleg, capres dan cawapres yang membela penista agama.

Menurut Anak buah Cak Imin itu, Imam Besar FPI itu lebih baik fokus untuk mengurus masalah hukum yang tengah dijalaninya terlebih dahulu.

“Urus dirinya aja belum beres. Diurus dulu masalah hukumnya beliau, baru menyeru-nyerukan,” kata Jazilul di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/11).

Jazilul juga menambahkan, seruan dari Habib Rizieq tentangan larangan memilih parpol yang membela penista agama dinilai tak mempan jika diarahkan kepada PKB. Pasalnya, saat ini parpolnya justru mendukung KH Ma’ruf Amin yang juga sebagai tokoh agama.

“Tentu itu tidak berlaku untuk kami. Dia (Rizieq) menyerukkan tapi kami enggak ikut seruannya,” tuturnya.

Di samping itu, Jazilul  menyebut larangan memilih penista agama yang digaungkan oleh Rizieq tidak memiliki kategori yang jelas. Karena itu, dia enggan mempersoalkan ini lebih lanjut. “Enggak perlu ditanggapi,” paparnya.

(sat/JPC)

Suap Proyek Meikarta, KPK Bisa Panggil Aher

JawaPos.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memeriksa sejumlah saksi terkait suap proyek pembangunan proyek Meikarta, termasuk pimpinan DPRD Bekasi, Sekda Jabar, maupun anggota DPRD Jabar.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya ada kemungkinan untuk memanggil gubernur di Pemprov Jabar saat proyek Meikarta dibahas.

“Jika terkait dengan penanganan perkara, tentu dimungkinkan untuk memanggil sebagai saksi karena kami perlu mendalami baik dari pihak DPRD maupun pemerintah daerah, gubernur, dan jajarannya pada saat itu (Ahmad Heryawan atau Aher),” ungkapnya di gedung merah putih KPK, Kuningan Persada, Senin (3/12).

Febri menambahkan, saat ini pihaknya masih memaksimalkan batas waktu penyidikan. Perihal, apa akan memanggil mantan Gubernur Jabar atau tidak dalam waktu dekat ini, mantan aktivis ICW ini menyebut penyidik belum bisa memutuskan.

Dituturkan Febri, kepastiannya nanti penyidik KPK yang akan melakukan pemanggilan apakah dibutuhkan pada saat ini atau dalam pemeriksaan berikutnya karena untuk pihak pemberi tentu kami harus memaksimalkan proses pemeriksaan dan penyidikan sampai batas waktu penahanan selama 60 hari.

“Sedangkan untuk pihak menerima itu bisa 120 hari. Tapi ada kemungkinan akan dipanggil,” jelasnya.

Sekadar informasi, pada hari ini, KPK telah memeriksa anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Waras Wasisto terkait suap proyek Meikarta. KPK mencecar Waras dengan pertanyaan terkait revisi perda tata ruang.

“Kami mendalami saat ini termasuk iming-iming uang ataupun dugaan aliran dana yang sudah terjadi untuk mempengaruhi aturan tata ruang tersebut,” tutur Febri.

Sementara terhadap Sekda Jabar bernama Iwa Karniwa, saat itu penyidik mencecar temuan perubahan pada sebuah aturan yang membutuhkan revisi atau campur tangan Perda Kab Bekasi.

KPK mulai masuk mendalami indikasi adanya pihak tertentu yg memiliki kepentingan mengubah atutan tata ruang di Kab Bekasi agar proyek tersebut bisa diterbitkan perizinan secara menyeluruh. Perubahan aturan tersebut membutuhkan revisi Perda Kab. Bekasi,” pungkasnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tersangka pemberi suap Direktur Operasional Lippo Group  Billy Sindoro dan dua orang Konsultan Lippo Grup Taryudi dan Fitra Djaya Purnama serta satu orang pegawai Lippo Group Henry Jasmen. 

Sedangkan, sebagai penerima fee sebesar Rp 7 milliar adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin bersama Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bekasi Sahat MJB Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kab Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

(ipp/JPC)

Geram, Kapitra Desak TKN Jokowi-Ma’ruf Lapor

JawaPos.com – Reuni Akbar 212 yang baru digelar menuai polemik. Karena banyak yang mengaku hajatan itu kental dengan muatan politik. Mantan pengacara Imam Besar FPI Habib Rizieq Kapitra Ampera menegaskan, ada pelanggaran kampanye di acara tersebut. 

Karena dalam acara itu ada pihak-pihak yang mendorong supaya Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia di 2019. Sehingga Bawaslu perlu melakukan penindakan.

“‎Harus ditindak dong, jelas itu ada ganti presiden, ada spanduk (2019 ganti presiden) itu sebuah kampanye dan itu kampanye terselubung,” ujar Kapitra di Posko Cemara, Jakarta, Jakarta, Senin (3/12).

Oleh sebab itu politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mendorong supaya Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin bisa melaporkan dugaan pelanggaran kampanye tersebut ke Bawaslu. Karena sudah terang-terangan mereka melakukan kampanye dengan mengelorakan 2019 ganti presiden.

“Harusnya TKN melaporkan dong. Itu wajib dilaporkan itu,” katanya.

Kapitra juga kecewa perhelatan Reuni Aksi 212 disusupi aksi dukungan kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Padahal tujuannya untuk menjadikan dua tokoh tersebut menjadi kepala negara dan mengalahkan Jokowi.

“Memakai baju agama aksi bela Islam. Tetapi sebenarnya tujuannya adalah ganti presiden,” tegasnya.

Sementara itu, soal seruan Habib Rizieq yang mengimbau jangan mendukung partai penista agama. Kapitra mengaku, tidak ada kaitannya dengan partai. Jadi harus dicermati yang melakukan penistaan agama adalah orang per orang, tidak ada kaitannya dengan partai politik pendukung.

“Enggak bisa digeneraliasi begitu. Tak ada indikatornya, satu orang uang berbuat ya satu orang saja,” pungkasnya.

Diketahui, adanya dugaan muatan politik ini lantaran dalam Reuni Akbar 212 ini diketahui banyak peserta yang meneriakan Prabowo Subianto bisa menjadi Presiden Indonesia menggantikan Jokowi.

Di perhelatan itu juga ada pemutaran lagu #2019GantiPresiden dari mobil-mobil yang menggunakan speaker besar, yang kemudian dihentikan oleh panita. 

Selain itu Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab menyerukan supaya di 2019 Indonesia memiliki kepala negara baru. Termasuk jangan memilih partai yang mendu‎kung penistaa agama.

(gwn/JPC)

Istana Dituding Ikut ‘Bermain’, Ali Ngabalin Ngamuk

JawaPos.com – Pihak Istana Negara disebut-sebut sebagai pihak di balik terpilihnya Sunanto sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Bahkan muncul tudingan Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan PP Muhammadiyah.

Menanggapi itu, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin dengan tegas membantahnya. Bahkan menurutnya itu hanya pemikiran salah yang tidak memiliki dasar kuat.

“Jangan jadi orang tolol dan dungu gito loh,” ujar Ngabalin di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/12).

Ngabalin menjelaskan bahwa tidak ada urusannya Istana campur tangan dalam pemilihan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Pasalnya hal itu tidak ada korelasinya sama sekali.

“Apa urusannya Pemuda Muhammadiyah dan ketum itu terpilih dengan urusan istana coba? emang istana mengkoordinir organisasi-organisasi pemuda?,” kata Ngabalin.

“Kenapa ada orang begitu terpilih si A kemudian si B tidak terpilih kemudian tuduhannya ke istana. berpikirlah sebagai manusia manusia yang memiliki peradaban tinggi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, politikus partai Golkar itu lantas meminta sinergitas organisasi Pemuda Muhammadiyah lebih ditingkatkan, terutama antara senior dan junior. Hal itu demi menciptakan organisasi yang kuat.

“Ciptakan legacy yang baik agar anak anak muda Muhamadiyah bisa belajar pada seniornya. kalau dia kalah kenapa?,” pungkas Ngabalin.

(sat/JPC)

Gerindra Bela Rizieq soal Larangan Memilih Pendukung Penista Agama

JawaPos.com – Orasi Imam Besar FPI Rizieq Shihab yang melarang seluruh peserta reuni alumni 212 untuk memilih partai politik, caleg, capres maupun cawapres yang membela penista agama telah menyedot perhatian masyarakat. Ucapan Rizieq pun disoroti sebagai pelanggaran kampanye oleh pemerhati pemilu maupun kubu petahana.

Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, ucapan Rizieq tidak termasuk dalam kategori pelanggaran kampanye. Sebaliknya, dirinya justru menilai lontaran keras Rizieq sebagai tausiyah kepada peserta aksi reuni 212.

“Habib Rizieq menyampaikan itu bagian dari tausiyahnya. Beliau sebagai seorang yang merasa juru dakwah agar keimanan dan keyakinan negeri tercinta bisa terjaga,” kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/12).

Muzani pun membandingkan, antara larangan untuk memilih pembela penista agama dan larangan untuk memilih pemimpin yang korupsi. Baginya, kedua pernyataan itu sama-sama memiliki arti untuk memberikan nasihat yang baik kepada masyarakat.

“Karena itu bagian dari upaya penegakan moral sebagai seorang pemimpin dan pejabat publik,” terangnya.

Di sisi lain, Muzani menilai ucapan Rizieq tidak ditujukan kepada pasangan calon ataupun kubu tertentu. Sehingga sejatinya, ucapan Rizieq bisa menjadi evaluasi bagi siapapun.

“Saya kira itu bagian dari sesuatu yang umum dan netral yang tidak ditujukan kepada siapapun,” tukasnya.

(aim/JPC)

Reuni 212, Bawaslu: Ada Muatan Politiknya, Tapi Belum Ada Pelanggaran

JawaPos.com – Banyak pihak menilai adanya Reuni Akbar 212 bermuatan politik. Karena adanyanya teriakan dari peserta ingin Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia pada 2019 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengatakan memang ada dugaan bermuatan politik. Namun di acara itu tidak ada pelanggaran kampanye. Misalnya ajakan Prabowo Subianto memilihnya, atau menyampaikan visi, misi dan program.

‎”Memang ini kalau orang bilang ada muatan politis ya memang ada politisnya. Nomor 02 apakah juga ada atributnya. Itu harus kita sampaikan bahwa tidak ada ya,” ujar Bagja saat dihubungi, Senin (3/12).

Terkait ada peserta yang ingin Prabowo Subianto menjadi kepala negara. Bagja mengatakan itu bukan bagian dari pelanggaran. Karena masyarakat itu bukanlah tim pemenangan, panita ataupun salah satu capres-cawapres.

‎”Kalau ada masyarakat yang teriak ganti presiden, sepanjang panitia tidak mengajak ujaran seperti itu, maka tidak masalah,” katanya.

‎Bawaslu juga mengakui tidak bisa membendung antusiasme peserta aksi yang menyerukan #2019GantiPresiden. Yang terpenting panita dan juga tim dari pemenangan capres-cawapres tertentu tidak melakukan ajakan ke masyarakat.

“Memang kami akui ujaran soal ganti presiden enggak bisa kita bendung tapi panitia sudah menegaskan untuk tidak melakukan itu,” pungkasnya.

(gwn/JPC)

Ini Penjelasan Partai Demokrat Ogah Ikut di Acara Reuni 212

JawaPos.com – Ketidakhadiran perwakilan partai Demokrat dalam acara reuni 212 mulai menuai tanda tanya di kalangan masyarakat. Padahal, seluruh parpol yang tergabung dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur ikut hadir pada acara tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar mengklarifikasi soal ketidakhadiran partai berlambang mercy di acara tersebut. Sejatinya, kata dia, sejumlah kader partai Demokrat ikut meramaikan acara tersebut. Hanya saja dengan mengatasnamakan pribadi.

“Ferdinand Hutahean, Fajar Sampono, Imelda Sari, Sarjan Taher, Radityo Gambiro dan masih banyak lagi dalam jabatannya sebagai elite PD (Partai Demokrat) kemarin hadir dalam kapasitasnya sebagai pribadi,” kata Renanda kepada JawaPos.com, Senin (3/11).

Demokrat, menurut Renanda, punya alasan tersendiri ihwal kenapa partainya enggan memposisikan diri dalam kegiatan reuni alumni 212 kemarin. Menurutnya, partai berlambang mercy itu sedari awal tidak pernah memposisikan diri tergabung dalam koalisi keumatan seperti yang dilakukan parpol koalisi lainnya.

“Sejak awal, Demokrat tidak memposisikan dirinya tergabung dalam koalisi keumatan dengan agenda ‘2019 Ganti Presiden’,” katanya.

Dalam konteks koalisi pilpres, imbuh dia, kegiatan reuni alumni 212 tidak termasuk dalam agenda dari koalisi Prabowo-Sandi. Itulah kenapa, partai Demokrat tidak ikut mengatasnamakan parpol di acara tersebut.

“Acara reuni 212 juga bukanlah menjadi bagian dari agenda koalisi Prabowo-Sandi,” pungkasnya.

(aim/JPC)

Abdul Kadir: Kalau Tak Minta Maaf, Habib Bahar Sombong dan Congkak

JawaPos.com – Habib Bahar bin Ali bin Smith menolak untuk meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena telah menyebutnya ‎sebagai banci. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan Habib Bahar yang tidak ingin meminta maaf telah membuktikan dia adalah pribadi yang sombong.

“Itu mestinya meminta maaf, tapi kalau tidak itulah bentuk kesombongan dan kecongkakan dari seorang Habib Bahar,” ujar Karding saat dihubungi, Senin (3/11).

Namun demikian, Karding kembali lagi menyerahkan kepada Habib Bahar ingin meminta maaf atau tidak. Tapi menjadi satu cacatan ke publik yang disampaikannya dia adalah tindakan tercela.

“Publik mesti tahu apa yang dia lakukan terhadap kepala negara adalah tindakan tercela, tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya sebagai keturunan rasul,” katanya.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku dirinya tumbuh dan berkembang di organiasasi Islam. Selama itu, dia tidak pernah diajarkan melakukan ujaran kebencian, cacian dan makian. Terlebih Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah berdakwah dengan cara-cara kasar seperti itu. Tetapi dengan ramah, lembut dan kasih sayang.

“Jadi bukan provokasi hinaan, cacian, ujaran kebencian dan mengkafir-kafirkan orang lain, itu tidak ada dalam contoh-contoh rasulullah dan sahabat-sahabatnya,” ungkapnya.

Sebelumya, Habib Bahar bin Ali bin Smith sempat curhat atas kasus yang menjeratnya sebelum menutup pidato di acara Reuni Akbar 212, di Monas, Jakarta, Minggu (2/12). Adapun sebelumnya dia dilaporkan ke Bareskrim Polri karena diduga menghina Presiden Jokowi.

Bahar mengatakan kalau dia dilaporkan karena menyebut Presiden Jokowi banci dan berjanji palsu. Dia lantas melontarkan alasannya.

“Sedikit saya jawab, mungkin banyak bertanya, kenapa saya katakan Presiden Jokowi banci? Pertama karena aksi 411, ribuan ulama dan habaib berkumpul di istana, justru para ulama dan habaib diberondong pakai gas airmata. Presidennya kabur,” kata Bahar di atas panggung.

Kalau dianggap pernyataannya itu kesalahan dengan melihat fakta yang ada, Bahar mengaku tidak akan pernah minta maaf.

“Saya lebih memilih busuk di dalam penjara, Allahu Akbar. Kalau saya ditangkap, berjanjilah, jangan pernah kalian padamkan api perjuangan. Siap teruskan perjuangan? Siap teruskan perjuangan? Allahu Akbar,” tegas Bahar.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menerima laporan terhadap Habib Bahar bin Ali bin Smith atas ucapannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Laporan tersebut didaftarkan oleh seorang bernama La Kamarudin pada Rabu kemarin (28/11).

Dia diduga melanggar Pasal UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 207 KUHP, Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2).

Habib Bahar diduga melanggar pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat 2 UU RI No.19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 4 huruf b angka 2 Jo. Pasal 16 UU RI No. 40 Th. 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Ernis dan Pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun penjara.

(gwn/JPC)

Hadiri Reuni 212, Fahri Sebut Prabowo Menjawab Kegelisahan Rakyat

JawaPos.com – Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto disebut-sebut mendapat banyak keuntungan atas kehadirannya di reuni akbar alumni 212 yang dihadiri begitu banyak massa. Belum lagi, pesaingnya Joko Widodo tak hadir di acara tersebut.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menilai hadirnya Prabowo telah memberikan rasa nyaman kepada masyarakat atas terciptanya pemerintahan yang lebih baik. Terutama dari aspek penegakkan hukum yang selama ini dianggapnya belum sepenuhnya berlandaskan keadilan.

“Dengan kemunculan pak Prabowo itu, menegaskan jawaban atas kegelisahan massa selama ini, bahwa ada atau bisa ada pemerintah yang tidak akan menciptakan gangguan kepada rasa keadilan masyarakat,” ujar Fahri di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (3/12).

Fahri menilai keadilan kepada masyarakat selama ini belum sepenuhnya merata. Kerap terjadi perbedaan perlakuan. Hal itu pula yang dianggapnya menjadi salah satu pemicu gerakan 212 lahir.

“Sebenarnya itu adalah harapan kita semua. Mudah-mudahan nggak ada lagi pemerintahan yang bercanda dengan hukum,” tuturnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI itu menilai Prabowo juga diuntungkan dari aspek elektoralnya. Karena rakyat semakin yakin dalam menentukan pilihan.

“Kalau dugaan saya ya, ini sebagai pengamat aja, orang itu menjalar pilihannya kepada orang yang dianggap bisa memberikan kepastian,” tukas Fahri.

(sat/JPC)

Kyai NU dan IGGI Minta Warga Tak Perlu Ikut Reuni 212, Ini Alasannya

JawaPos.com – Rencana Reuni gerakan 212 yang bakal digelar pada Minggu (2/12) di Monas, Jakarta, dinilai sejumlah pihak akan berpotensi memecah belah umat. Salah satunya Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Manan Ghani, yang menilai aksi itu sudah tak relevan.

“Karena misi awalnya sudah berhasil, yaitu ketika memprotes penistaan yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Saat ini, gerakan semacam itu rawan dipolitisasi dan menimbulkan permusuhan antar-sesama, apalagi menjelang Pilpres 2019,” paparnya.

Kyai Manan menuturkan, justru yang dibutuhkan dan dirindukan umat saat ini adalah momen-momen religius yang menyejukkan, tidak ditungganggi kepentingan politik, juga dan tidak menanamkan sikap membenci orang lain. 

Meski demikian, jika reuni ini tetap diselenggarakan, KH Manan menekankan agar diisi dengan materi-materi menyejukan yang mengedepankan persatuan bangsa dan tidak memancing gesekan antar kelompok masyarakat. 

Terpisah, Ketua Ikatan Gus-Gus Indonesia (IGGI) KH Ahmad Fahrur Rozi mengatakan, pihaknya tidak menganjurkan warga untuk berangkat ke Monas Jakarta. Ini karena lebih bagus membuat kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW atau berdoa bersama di wilayahnya masing-masing.

“Akan lebih bermanfaat jika kita kita ikut memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, istighatsah, doa bersama, kajian Alquran, di lingkungan sekitar kita. Apalagi kalau ke Jakarta kan menghabiskan biaya transportasi yang tidak sedikit,” ujar Gus Fahrur, sapaan akrabnya, Jumat (30/11/2018).

Diketahui, IGGI sendiri adalah jaringan putera kiai dan kiai-kiai muda yang tersebar di berbagai pesantren dan daerah di Indonesia. Organisasi ini juga banyak diisi kalangan NU yang berpengaruh.

Lebih lanjut, Gus Fahrur mengatakan, ada baiknya di tengah tahun politik yang semakin panas, momen keagamaan hadir memberi kesejukan. ”Jadi jangan malah saling menghasut, saling menebar kebencian. Yang sejuk saja yang dihadirkan ke umat,” ujar Pengasuh Pesantren An-Nur Bululawang, Malang, itu.

Imbauan senada datang dari Gubernur Jatim Soekarwo. Dia mengimbau kepada warga Jatim tidak perlu berangkat ke Jakarta untuk menghadiri Reuni 212.

“Saya menyampaikan, pertama, aspirasinya saja yang disampaikan, tidak usah orangnya (datang). Jadi, demokrasi yang sangat kualitatif itu kontennya, bukan fisiknya yang kemudian tidak ada konten,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo.

“Saya khawatir mereka jatuh di jalan. Saya mengimbau sebaiknya kontennya saja yang disampaikan, isi dan maksudnya saja dikirimkan Jakarta. Kalau berangkat, malah bingung di sana nantinya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua MUI Jabar Rahmat Suafei mengatakan, Reuni 212 berpotensi disusupi kepentingan politik tertentu. “Sebab pengamatan kami, tidak murni kegiatan agama. Ada gerakan sifatnya politik,” ujar Rachmat Syafei.

(sat/JPC)

Bakal Dipolisikan Berkarya, Ahmad Basarah: Banyak yang Mau Jadi Lawyer

JawaPos.com – Partai Berkarya berencana melaporkan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah ke pihak kepolisian. Sebabnya, anak buah Megawati Soekarnoputri itu menyebut Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai guru korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Basarah mengatakan dirinya adalah mantan aktivis pada massa Orde Baru silam. Sehingga adanya pelaporan hukum kepada dirinya bukanlah hal yang baru.

‎”Artinya ini bukan hal baru bagi saya, untuk menghadapi situasi poltik dan situasi hukum yang saya kira dalam konteks kita membangun peradaban negara hukum,” ujar Basarah dalam konfrensi pers di DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (1/12).

Bahkan menurut Basarah, banyak advokat yang siap membantunya untuk mendampingi apabila partanya Tommy Soeharto itu benar-benar jadi memasukkan laporan. Dia mengklaim, para advokat itu bertindak secara sukarela.

‎”Sejak kemarin banyak yang menghubungi saya untuk berbondong-bondong menjadi penasihat hukum, lawyer dan advokat jika dilaporkan,” katanya.

Namun demikian Wakil Ketua MPR ini masih belum memutukannya. Pasalnya sampai saat ini belum ada laporan hukum yang ditujukan atas nama dirinya.‎

Tapi pada intinya Basarah menginginkan tidak terjadi kegaduhan politik adanya kasus tersebut. Sebab, masih ada hajatan besar yang harus menjadi fokus perhatian.

“Tapi kita menginginkan suasana politik yang kondusif ke depan dan kira harus siap untuk pileg pilpres ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, ‎Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang mengatakan pihaknya berencana melaporkan Ahmad Basarah ke pihak kepolisian, lantaran menuduh Soeharto sebagai guru korupsi. “Ini sedang diproses. Kami nggak mau buru-buru. Sedang dikoordinasikan dulu dengan ketum (Tommy Soeharto) dan keluarganya (keluarga Cendana),” ujar Badaruddin.

Menurut Badaruddin, korupsi sudah ada sejak zaman kolonial. Maka julukan bapak korupsi tidak pantas dialamatkan pada Soeharto.

(gwn/JPC)

Usung Tagline ‘Energy of Harmony", Haris Maju Jadi Ketum KNPI

JawaPos.com – Kongres Pemuda ke XV bakal segera digelar Desember ini di Aceh. Sejumlah kandidat ketua umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mulai bermunculan. Beberap di antaranya sudah mengembalikan forumulir pendaftaran sebagai caketum.

Salah satunya adalah Haris Pertama. Pemuda kelahiran Oktober 1983 ini tercatat sebagai pendaftar pertama sebagai kandidat Ketua Umum DPP KNPI. Ia maju dengan mengusung tagline “Energy of Harmony”.

“Pemuda Indonesia adalah sumber daya negara yang bisa bersinergi positif dalam pembangunan bangsa. Karena itu kaum muda harus memiliki sumber daya manusia berkualitas,” ujar Haris di kantor DPP KNPI, kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (1/12).

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD KNPI Sumatera Utara (Sumut) Sugiat Santoso yang ikut mengawal Haris mengatakan, pihaknya mendukung pencalonan rekannya sebagai Ketua Umum DPP KNPI.

Sugiat menilai Haris merupakan salah satu energi baru bagi pemuda Indonesia dan figur yang tepat memimpin DPP KNPI Periode 2018-2021. Karean itu KNPI Sumut akan total mendukung pencalonan Haris,

“Kami menitipkan suara dan aspirasi kepada Haris Pertama karena KNPI butuh energi untuk menggerakkan roda organisasi agar bermanfaat bagi seluruh pemuda Indonesia,” tegas Sugiat.

(jpg/JPC)

Prabowo Datang ke Reuni 212 Demi Suara Umat? Ini Komentar HNW

JawaPos.com – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto ikut menghadiri acara reuni 212 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (2/12) pagi. Spekulasi pun menyebut, kedatangan jenderal berjuluk 08 itu untuk mendulang suara dari umat Islam.

Menanggapi hal itu, Hidayat Nur Wahid (HNW) selaku Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, dukungan mendukung dalam kontestasi politik merupakan hak dari masing-masing individu. Karena, peserta 212 dibebaskan untuk memilih jagoannya di pilpres.

Hidayat Nur WahidWakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW). (MPR)

“Pada hakekatnya, memang kawan-kawan di 212 dari dulu mempunyai sikap politik. Dulu dukung Pak Anies, sekarang bebas mendukung siapa,” kata HNW di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (2/12).

Namun, Wakil Ketua MPR RI itu memastikan seandainya peserta 212 lebih mendukung pencalonan pasangan Prabowo-Sandi, maka itu merupakan bagian dari hak politik individu yang tidak boleh dipaksa-paksa. Karena yang pasti, lanjut HNW, kedatangan mantan Danjen Kopassus itu tidak untuk meminta dukungan dari peserta 212.

“Pak Prabowo enggak pernah kampanye dan tidak menyampaikan permintaan untuk didukung. Beliau hadir karena diminta untuk memberikan sambutan dari panitia,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Prabowo yang hadir mengenakan pakaian gamis itu mengaku bangga dengan umat islam yang hadir di reuni 212. Apalagi, lanjut dia, acaranya berlangsung tertib dan aman.

“Ini kehormatan bagi saya, kebanggaan bagi saya, saya bangga melihat jutaan rakyat Indonesia, jutaan umat Islam tapi damai dan tertib. Saya bangga sebagai anak Indonesia, saya bangga sebagai muslim di Indonesia,” tutupnya.

(aim/JPC)

Setuju Tak Hadir di Reuni 212, Kata Karding Jokowi Lagi di Bogor

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tampak dalam acara reuni alumni 212 yang diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (2/12). Kabarnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tengah melakukan peresmian listrik di daerah Bogor.

Kabar itu disampaikan oleh Abdul Kadir Karding selaku Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf ketika ditanya alasan mantan Wali Kota Solo itu tidak hadir di acara reuni alumni 212. Mantan sekjen PKB itu bilang, Jokowi tengah memastikan pasokan listrik sampai ke seluruh pelosok desa.

Reuni 212Massa Reuni 212 menyemut di silang Monas, Jakarta (Issak/JawaPos.com)

“Informasi yang saya dapat, beliau (Jokowi) memilih bekerja untuk masyarakat dengan memastikan peresmian listrik di daerah Bogor,” kata Karding.

Lagipula menurut Karding, acara 212 kali ini dinilai berbeda bila dibandingkan pada 2016 lalu. Baginya, pelaksanaan acara yang dihadiri jutaan umat itu dituding digerakan oleh politikus dan tim sukses tertentu. Tak hanya itu, ada pula keterkaitan acara itu dengan kelompok HTI dan Islam garis keras. “Itu informasi yang kami peroleh,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Karding menambahkan, acara 212 kali ini juga disebut-sebut sebagai ajang untuk mengkampanyekan pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Anggapan itu terbukti ketika mantan Danjen Kopassus itu ikut menghadiri acara tersebut. Belum lagi ucapan Imam Besar FPI Rizieq Shihab yang mendesak peserta untuk mendukung paslon tertentu.

“Saya kira sudah tepat Pak Jokowi tidak hadir. Apalagi tidak ada undangan pada acara tersebut,” tuturnya.

(aim/JPC)

Beda Pendapat dengan Fahri, Anak Buah Prabowo Anggap KPK Kerja Efektif

JawaPos.com – Banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) dianggap melambangkan kegagalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas praktik korupsi.  Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Namun, pendapat lain diutarakan oleh Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Sudirman Said. Dia menyebut, fungsi KPK dalam aspek penindakan terhadap para pemburu rente berhasil.

“Sekarang fungsi penindakan berjalan efektif. Orang tak bisa korupsi sembarangan karena bisa ditangkap,” ujar Sudirman di diskusi bertajuk ‘Masih Bisakah Berantas Korupsi’ di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12).

Sementara itu, era digital sekarang juga semakin mendukung upaya pemberantasan korupsi. Pasalnya saat ini seseorang sulit untuk bersembunyi. Hampir semua orang memiliki jejak digital yang bisa membantu proses penegakkan hukum.

“Makin yakin (berantas korupsi, Red), karena dunia gadget ini mempersulit kita untuk sembunyi. Saya makin yakin dunia makin transparan,” imbuh Sudirman.

Lebih lanjut, mantan Direktur PT Pindad itu lantas meminta agar upaya penindakan korupsi terus ditingkatkan. Pasalnya tikus-tikus berdasi ini merupakan ancaman besar bagi bangsa.

“Kita tidak boleh berhenti ikhtiar. Banyak sejarah mengatakan kalau kita nggak bisa memerangi korupsi bisa terancam punah,” tandas anak buah Prabowo tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah pun mengkritik pedas KPK. Menurutnya, dengan maraknya OTT saat ini, mendakan bahwa lembaga pimpinan Agus Raharjo itu seolah frustasi dengan tak henti-hentinya praktik korupsi di Indonesia.

“Cara-cara OTT gitu, cara-cara yang sebenarnya menunjukkan KPK frustasi,” ujar Fahri di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (29/11).

Kegagalan KPK menangani masalah korupsi juga ditandai dengan pernyataan Agus Raharjo yang menyebut bisa melakukan OTT setiap hari. Hal ini dianggap Fahri merupakan cara berfikir yang salah.

“Artinya elu gagal dong bos, ini orang gagal minta tepuk tangan terus, gila ini! otak kita ini diputarnya ke arah yang salah! suruh memberantas korupsi tapi tiap hari bilang kalau KPK mau bisa setiap hari ditangkap,” tegas Fahri.

(sat/JPC)

PDIP: Korupsi Terjadi Karena Ada Kekuasaan dan Kesempatan

JawaPos.com – Praktik korupsi masih menjadi noda hitam dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tak sedikit pejabat negara yang menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru 2 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diringkus penyidik lewat operasi tangkap tangan (OTT).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pariera mengatakan, tindakan korupsi marak terjadi setidaknya karena ada 2 alasan. Yaitu faktor kesempatan dan kekuasaan.

Menurutnya, kekuasaan bukan hanya secara politik saja, tetapi termasuk kekuasaan dari lembaga lainnya, termasuk pihak swasta.

“Korupsi berkaitan dengan kesempatan dan kekuasaan, bisa terjadi pada siapa saja,” kata Andreas di diskusi bertajuk ‘Masih Bisakah Berantas Korupsi?’ Di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (01/12).

Faktor kekuasaan sendiri dilambangkan Andreas dengan terjadinya korupsi di lembaga eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Para pejabat ini korupsi dengan menyalahgunaan jabatannya.

“Ada kekuasaan yang makin besar akan kecenderungan untuk menyalahgunakan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain,” imbuhnya

Lebih lanjut, anak buah Megawati Soekarnoputri itu kunci memberantas korupsi yaitu melakukan pencegahan atas kencedurangan seseorang menjadi pemburu rente. Sebab kecenderangan seseorang menyalahgunakan jabatannya inilah sumber dari korupsi itu terjadi.

“Sehingga untuk memberantas korupsi, saya perhatikan kita upayakan untuk mengatasi aspek kecenderungan itu untuk terjadi,” pungkas Andreas.

(sat/JPC)

PDIP terus Konsolidasi Kemenangan Pileg dan Pilpres

JawaPos.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terus melakukan langkah konsolidasi untuk memastikan jalan kemenangan bagi pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, ‎Rakor Pemilu 2019 ini menghadirkan struktur pengurus pusat partai berlogo banteng ini.

“Hari ini seluruh struktur di tingkat provinsi kami kumpulkan untuk membahas langkah-langkah strategis melakukan evaluasi dan mendorong seluruh gerak pemenangan Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf dan PDIP,” ujar Hasto di DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (1/12).

Menurut Hasto, dalam pertemuan yang menghadirkan seluruh ketua, sekretaris dan bendahara DPD se-Indonesia dan hampir seluruh pimpinan DPP PDIP ini, membahas mengenai dinamika politik saat ini, pemetaan politik saat ini dan juga gugatan yang dilakukan Partai Berkarya terhadap wakil sekjen PDIP Ahmad Basarah.

Lebih lanjut, kata Hasto, agenda hari ini pemetaan politik terlebih dahulu dari seluruh kader partai dan nanti seluruh hasilnya akan disampaikan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Kan tiga bulan sudah ada dinamika politik, sudah ada upaya menjalankan agenda keputusan rakornas tiga bulan yang lalu. Dengan demikian sekarang lebih langkah-langkahnya jauh lebih konkret karena merupakan hasil evaluasi dari tiga bulan lalu,” katanya.

Setelah membuka rakor, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang DH melaporkan perkembangan situasi terkini di sejumlah wilayah. Termasuk bagaimana memenangkan suara di sembilan daerah yang pada pemilu 2014 lalu, Jokowi kalah.‎

(gwn/JPC)

PDIP Minta Amien Rais Satu Suara dengan Ahmad Basarah soal Soeharto

JawaPos.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto berharap supaya Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais bisa mendukung koleganya Ahmad Basarah soal Soeharto sebagai guru korupsi di Indonesia.

Pasalnya Amien Rais adalah salah satu tokoh yang ingin supaya Soeharto lengser dari jabatan kepala negara, karena adanya dugaan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semasa 32 tahun menjabat.

“Kalau beliau mau menggunakan hati nurani dan pikirannya tentu saja akan berpihak pada Pak Ahmad Basarah,” ujar Hasto di DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (1/12).

Menurut Hasto, apabila tiba-tiba Amien Rais yang dikenal sebagai salah satu tokoh reformasi tidak mendukung Ahmad Basarah. Maka Hasto mengaku sangat aneh.

“Kecuali kalau dia sudah berubah dan masih mendukung nepotisme,” katanya.

Lebih lanjut Hasto mengatakan pihaknya untuk terus membawa sembagat anti-KKN di dalam PDIP. Karena PDIP menginginkan dalam hal apapun tata kelola bersih dan transparan sangat dibutuhkan.

“Ini menjadi sebuah momentum bahkan para pemimpin-pemimpin yang terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah menilai korupsi berawal dari ditetapkannya tap MPR Nomor 11/1998. Di dalam aturan tersebut mengatur program pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Termasuk dengan mengadili terduga tersangka korupsi Presiden Soeharto.

Hal ini dikatakan Basarah setelah, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengkritisi maraknya korupsi di Indonesia. Bahkan dia menganggap perbuatan melawan pidana tersebut seperti kanker stadium empat.

“Jadi guru dari korupsi Indonesia, sesuai tap MPR Nomor 11 tahun 98, itu mantan Presiden Soeharto dan dia adalah mantan mertuanya pak Prabowo,” ujar Basarah.

Basarah menilai bahwa korupsi yang terjadi di masa kini merupakan efek panjang dari tradisi korupsi di masa lampau. Dan memang praktik kotor ini merupakan benalu bagi bangsa Indonesia.‎

(gwn/JPC)

Elite PDIP Akui Terima Uang dari Bupati Cirebon Nonaktif

JawaPos.com – Kasus dugaan korupsi Bupati Cirebon nonaktif, Sunjaya Purwadi diduga sebagian dananya mengalir ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Uang tersebut diduga untuk acara peringatan hari sumpah pemuda 28 Oktober 2018 silam.

Menanggapi itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Andreas Hugo Pareira membenarkan jika ada penerimaan dana dari Sunjaya. Hanya saja dia tidak tahu pasti detailnya.

“Konon seperti itu (Bupati Cirebon berikan sumbangan dana, Red),” ujar Andreas di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12).

Lebih lanjut, Andreas menegaskan bahwa uang tersebut diterima dalam bentuk sumbangan kader untuk partai. Partai juga tidak mengetahui jika dana tersebut berasal dari tindak pidana korupsi.

“Itu kan kontribusi sumbangan, artinya barang itu datang kita nggak tahu juga, nggak tahu asal-usul,” jelasnya.

Meski demikian, anak buah Megawati Soekarnoputri itu juga tidak mengetahui pasti besaran dana yang diberikan oleh Sunjaya kepada PDIP. “Nggak tahu saya (jumlah uangnya berapa, Red),” tandas Andreas.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa penyidik mencium adanya dugaan aliran dana dari Sunjaya untuk kegiatan partai politik. Untuk membuktikannya, komisi antirasuah bahkan telah memeriksa Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Junico BP Siahaan atau Nico Siahaan.

Nico dicecar perihal aliran dana terkait suap Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra. Febri menyebut aliran dana yang dimaksud diduga untuk kegiatan partai politik (parpol).

“KPK mendalami pengetahuan saksi tentang penyelenggaraan kegiatan parpol di bulan Oktober 2018,” ucapnya pada awak media, Jumat (30/11).

Pemeriksaan ini, berawal dari adanya pengembalian uang yang diterima lembaga antirasuah ini sebesar Rp 250 juta dari pihak lain. Uang itu diduga sebagai sumbangan kegiatan parpol di hari Sumpah Pemuda.

“KPK menemukan indikasi sumber dana tersebut terkait dengan fee proyek di Cirebon yang juga menjadi salah satu objek penanganan perkara,” sebut Febri.

(sat/JPC)

Cak Imin Bicara Pesatnya Teknologi hingga Ceramah Habib Bahar

JawaPos.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa saat ini ghirah (semangat) keagamaan masyarakat tidak hanya muncul di masjid atau pesantren. Melainkan di tiap lini kehidupan.

Itu tak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi informasi. “Jadi bagi orang NU dan pesantren, ghirah keagamaan itu biasa. Tapi sekarang di sosial media sungguh luar biasa,” ujar Cak Imin saat membuka Musabaqah Tilawatil Kitab di Kantor DPP PKB, Kamis (29/11).

Bagi Cak Imin, dunia informasi teknologi telah banyak mempengaruhi berbagai dimensi masyarakat. Mulai dari ghirah keagamaan hingga aktivitas sehari-hari masyarakat.

“Mal-mal udah mulai tutup karena sudah banyak lewat online. Penyajiannya cepat, pelayanannya memuaskan. Semua sedang berubah. Sekarang warung juga dah sepi, orang lebih menggunakan gojek untuk makan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Cak Imin menghimbau kepada peserta Musabaqah Kutab Kuning ini untuk tetap mengikuti proses perubahan ini dengan responsif. “Karena kita punya kaidah yang senantiasa kontekstual. Hari ini umat islam di Indonesia juga masih perlu untuk dipacu. Karena Indonesia sebagai pemeluk agama islam terbesar adalah wajah baru Islam Rahmatan Lil Alamin,” ungkap Cak Imin

Lebih lanjut Cak Imin menilai menjelang Pileg dan Pilpres ada fenomena simbol yang menonjol. Dan fenomena simbolik yang paling mudah untuk dimunculkan adalah agama.

“Simbolik yang paling mudah adalah agama, yang paling menyambung dengan psikologi masa sekaligus menyambung praktik keagamaan sehari-hari. Maka orang berbondong-bondong menjadi gus, gus sugi tidak tahu siapa, kemudian ada gus milenial, tiba-tiba ada kiai baru tanpa ilmu agama yang dalam,” ujar Cak Imin.

Dengan adanya fenomena tersebut, Cak Imin menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti kiai dan ulama.

“Oleh karena itu harus diantisipasi bahwa kita harus mengikuti kiai ulama yang benar-benar ilmu agamanya dalam. Kedalaman ilmu agama menjadi sarat. Kalau kedalaman ilmunya pas-pasan itu bahaya. Orang menyalahkan orang lain, dan seterusnya,” tandasnya.

Ia menambahkan, banyak ceramah-ceramah agama yang berkonotasi mendorong kekerasan dan permusuhan. Cak Imin lantas mencontohkan ceramah Habib Bahar yang menghina Jokowi.

“Ya kayak model-model gitu tuh ingin populer. Kedua memang pengalaman emosinya belum stabil sehingga tidak layak diikuti. Masyarakat atau publik harus pintar memilih habib atau ulama yang benar ilmunya,” tandasnya.

(gwn/JPC)

Lulung: Warga Keturunan Mau Jad Presiden Jangan Ribut Lagi!

JawaPos.com – Calon Anggota Legislatif DPR, Abraham Lunggana atau dikenal Haji Lulung angkat suara atas isu kembalinya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk ke PDIP. Hal ini ditanggapi santai olehnya.

Lulung melihat masuknya Ahok ke partai apapun adalah hak setiap warga negara yang disampaikan pasal 28 butir ketiga di UUD 1945 perubahan keempat. Bahwa, setiap warga negara mempunyai hak sama dalam pemerintahan.

“Makanya jangan ribut lagi, kalau warga keturunan mau jadi presiden jangan ribut lagi. Boleh-boleh saja,” jelasnya di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (30/11).

Menurutnya semua tergantung pada Ahok, jikalau dia mau kembali ke partai politik Ahok harus kembali memiliki rohani yang baik. Dia menambahkan perlu ada pembenahan dari perilakunya.

“Cara penyampaian sikap dan perilaku dia harus diubah. Ini kan karena sikap perilakunya jadi dia kena masalah. Kalau dia masuk PAN, ya tergantung DPP saya. kalau saya ikut DPP,” ungkapnya.

Jikalau pihak DPP PAN menerima Ahok, mau tidak mau Lulung pun harus menerima karena hal tersebut adalah perintah. Dia pun menyatakan karena telah menjalani hukumannya, Ahok berhak mendapat hak yang sama contohnya partai politik.

“Dia sudah menjalankan hukumannya atas putusannya 2 tahun sejak 9 Mei 2017, ya harus inget dong. Makanya setiap warga negara punya hak yang sama, mulai dari partai politik,” tandasnya.

(rgm/JPC)

Ratusan Napi Lapas Lambora Kabur, Cuma Ada 10 Petugas Jaga

JawaPos.com – Direktorat Jenderal Pemasrakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM tengah mendalami motif terjadinya insiden kaburnya 113 orang narapidana Lapas Lambora Banda Aceh. Hingga kini, baru 23 orang napi yang berhasil ditangkap oleh aparat keamanan.

“Sedang di dalami apa motifnya, apa yang menjadi penyebab mereka melarikan diri. Tapi pada dasarnya mereka dibatasi ingin menghirup udara bebas,” kata Kepala Bagian Humas Ditejn PAS Kemenkumham, Ade Kusmanto kepada JawaPos.com, Jumat (30/11).

Ade menjelaskan, tidak ada pemicu keributan dari kaburnya ratusan napi di Lapas Kelas II A Banda Aceh.“Tidak ada keributan, napi diberikan waktu untuk beribadah salat maghrib, moment salat maghrib itu ada yang memanfaatkan waktu beribadah untuk melarikan diri dengan mengajak napi lain,” ucap Ade.

Ade pun tak memungkiri, Lapas Lambora Banda Aceh sudah overload sehingga tidak cukup menampung banyaknya napi. Bahkan ketika kejadian, hanya ada 10 orang penjaga Lapas yang sedang bertugas.

Adapun 23 orang napi yang telah tertangkap telah diperiksa intensif. “Mereka sudah dimasukan ke Lapas dengan kamar yang khusus, kemudian akan di interogasi apa motifnya melarikan diri, tentu ke depannya dimintai keterangan siapa yang menjadi provokator,” pungkasnya.

Sebelumnya, beberapa warga binaan meminta melaksanakan salat magrib berjamaah sekitar pukul 18.30 WIB pada Kamis (29/11) kemarin.

Namun waktu beribadah tersebut telah dimanfaatkan oleh beberapa orang narapidana untuk memprovokasi narapidana lainnya. Mereka melarikan diri di Lapas Kelas II A Banda Aceh dengan cara menjebol pagar ornames pemisah kantor utama, dengan blok atau taman kunjungan.

(rdw/JPC)

2 Kontestan Pilpres Lolos Sanksi Bawaslu, Ini Daftar Pelanggarannya

JawaPos.com – Selama dua bulan masa kampanye, sudah banyak laporan dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan pasangan calon. Baik nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin maupun nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Aliansi mayarakat melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lantaran dua pasangan yang berlomba di Pilpres 2019 ini. Mereka menduga kedua paslon melakukan pelanggaran kampanye.

Namun demikian, dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan dua pasangan cawapres ini nyatanya tidak terbukti di Bawaslu. Lembaga yang dikepalai Abhan ini menyatakan dua pasangan capres ini tidak terbukti melakukan pelanggaran kampanye.

Berikut ini daftar pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang lolos dari sanksi Bawaslu:

Jokowi-Ma’ruf Amin

1. Jokowi-Ma’ruf Amin di iklan kampanye media massa koran.

Pengusutan kasus dugaan iklan kampanye media massa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dihentikan.

Keputusan untuk menghentikan pengusutan kasus tersebut diambil setelah Sentra Gakkumdu bersama Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), kepolisian dan kejaksaan, menyelidiki dan mendengarkan kesaksian Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Bahwa Gakkumdu kemudian memutuskan bahwa terhadap laporan nomor 05 dan nomor 06 dinyatakan dihentikan,” kata Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat membacakan putusan saat konferensi pers di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (7/11)

Menurut hasil kajian Bawaslu, iklan kampanye Jokowi-Ma’ruf di harian Media Indonesia edisi Rabu (17/10) merupakan kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 7 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU nomor 23 tahun 2018.

Namun pihak kepolisian dan juga kejaksaan menyimpulkan bahwa iklan tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilu. Sehingga alasan itu yang menyebabkan dihentikannya kasus tersebut.

‎2. Jokowi-Ma’ruf pemasangan iklan di video tron

Bawaslu DKI Jakarta memutuskan pemasangan videtron kampanye pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin melanggar administrasi pemilu. Bawaslu menilai tayangan videotron itu melanggar Surat Keputusan KPU DKI Jakarta No 175 Tahun 2018 karena dipasang di tempat-tempat yang seharusnya steril dari alat peraga kampanye.

“Pemasangan alat peraga kampanye berupa videotron yang memuat pasangan calon nomor urut 1 di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat; Taman Tugu Tani, Jakarta Pusat; Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat; Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat, berada pada tempat yang dilarang pada SK KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 175,” kata Ketua Majelis Sidang Puadi di Kantor Bawaslud DKI, Jumat (26/10).

Dalam putusannya, Bawaslu DKI Jakarta memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menghentikan tayangan videotron tersebut serta mengingatkan pemilik videotron supaya tidak menayangkan kembali materi kampanye di tempat terlarang sesuai SK KPU No 175 Tahun 2018.

Dalam putusannya pula, Bawaslu DKI Jakarta menolak sebagian tuntutan pelapor atas nama seorang warga bernama Sahroni.‎ Tuntutan Sahroni yang ditolak adalah teguran terhadap Jokowi-Ma’ruf dan permintaan Jokowi-Ma’ruf meminta maaf secara tertulis pada Pasangan Nomor Urut Dua Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Itu ditolak karena tidak ada bukti, tidak bisa dibuktikan dalam fakta-fakta persidangan. Makanya, kita tolak karena di dalam fakta-fakta persidangannya tidak ada,” kata Puadi.

3. Jokowi yang menggratiskan Tol Suramadu

Penggratisan Tol Jembatan Suramadu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dinyatakan tidak melanggar kampanye Pilpres.

Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bukan bagian dari kampanye. Melainkan kebijakan pemerintah.

“Penggratisan penggunaan jembatan Suramadu merupakan kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan tersebut tidak dalam konteks kampanye atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan kampanye,” ujar Dewi dalam keterangan tertulis, ‎Kamis (29/11).

Menurut Dewi, kegiatan tersebut tidak ada tindakan yang menguntungkan peserta pemilu selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 atau 232 UU Nomor 7/2017.

Selain itu bukti-bukti yang diajukan pelapor sangat lemah tidak bisa memberikan atau menunjukkan Jokowi sedang melakukan kampanye presiden.

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

1. Soal hoaks aktivis Ratna Sarumpaet

Bawaslu memutuskan tidak ada pelanggaran kampanye yang dilakukan tim kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terkait dengan penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet.

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo‎ mengatakan setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, pihaknya mengambil kesimpulan bahwa tindakan Ratna Sarumpaet menyebarkan hoaks bukan bagian dari kampanye hitam, sehingga tidak melanggar Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

‎”Itu bukan kampanye. Jadi memang sudah kami pelajari barang bukti yang disertakan kemudian mempelajari isi laporan dari pelapor dan juga mendengarkan keterangan dari KPU memang terbukti tidak ada pelanggaran pemilu. Jadi peristiwa itu tidak ada kaitannya dengan pelanggaran pemilu,” kata Ratna Dewi Pettalolo.

Sehingga peristiwa perbuatan Ratna Sarumpaet yang kemudian dilakukan konpers oleh tim kampanye Prabowo-Sandi tidak ditemukan pelanggaran pemilu.

2. Gerakan Emas (Emak dan Anak Minum Susu) ‎Prabowo.

Bawaslu DKI menyatakan deklarasi Gerakan Emas (Emak dan Anak Minum Susu) yang dilakukan Prabowo Subianto tak terbukti melanggar aturan kampanye. Bawaslu menyatakan tak ada unsur pidana pemilu dalam deklarasi tersebut.

“Kasus ini memang belum memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana. Jadi kalau dilihat dari status pelaporan ini, laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu berupa dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal pada kegiatan kampanye Gerakan Emas dengan terlapor Prabowo Subianto tidak dapat diteruskan ke tahap selanjutnya,” ujar komisioner Bawaslu DKI, Puadi, Kamis (15/11

Puadi mengatakan Prabowo tidak mengucapkan pernyataan yang mengandung kampanye. Sebab kalimat yang diberatkan oleh pelapor berisi janji Prabowo jika terpilih itu tidak termasuk dalam visi misi program Prabowo.

“Ada penyampaian Prabowo jika saya terpilih ini maka kita akan begini. Pelapor memaknai itu kampanye di luar jadwal karena mengucapkan janji,” ujarnya.

3. Soal Tampang Boyolali tidak bisa masuk hotel berbintang

Bawaslu memutuskan bahwa kasus ‘Tampang Boyolali’ yang diungkapkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, tidak melanggar kampanye.

Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan mengatakan sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan juga saksi. Oleh sebab itu Bawaslu telah melakukan kajian Prabowo Subianto tidak melanggar kampanye Pilpres 2019.

‎”Pernyataan tampang boyolali tidak dalam kegiatan kampanye tapi dalam kegiatan peresmian posko pemenangan paslon 02 di kabupaten Boyolali,” ujar Dewi dalam keterangannya, Kamis (29/11).

Me‎nurut Dewi, jenderal berjuluk 08 ini tidak melanggar kampanye karena itu disampaikan bukan kepada masyarakat. Melainkan ke kader-kadernya di Boyolali.

“Peserta yg hadir kader partai pengusung paslon 02. Pernyataan tersebut juga tidak masuk kategori penghinaan dalam kegiatan kampanye,” katanya.

(gwn/JPC)

Dipastikan Hadir di Reuni 212, Begini Doa Haji Lulung

JawaPos.com – Reuni Akbar 212 akan dilaksanakan Minggu (2/12) di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mengingat ini peristiwa penting, para tokoh-tokoh pun tidak mau ketinggalan untuk datang dalam acara tersebut.

Salah satunya Calon Anggota Legislatif DPR, Abraham Lunggana atau Lulung. Dia menyatakan bahwa momen ini adalah waktu yang tepat untuk mendoakan bangsa dan Pemilihan Umum tahun depan.

“Saya pasti dateng dong, orang besok tuh berdoa supaya negeri ini tambah baik. Besok tuh berdoa supaya pemilihan umum berjalan aman, tenteram, mendapat pemimpin yang diinginkan Allah,” jelasnya di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (30/11).

Dipastikan Hadir di Reuni 212, Begini Doa Haji LulungAbraham Lunggana atau Haji Lulung (Reyn Gloria/ JawaPos.com)

Menurutnya, acara 212 tersebut adalah hak bagi para warga untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Sebab, dia memaknai pertemuan ini dengan memperingati kejadian yang menjadi pusat perhatian maka disebut reuni.

“Ya sudah, ada keamana dan orang-orang ini kan berkumpul sudah teruji, tidak merusak, waktu bubar juga sudah tahu,” jelasnya.

Namun diketahui, beberapa massa kemarin (29/11) mendatangi Balaikota DKI Jakarta mengadakan unjuk rasa terkait penolakan acara tersebut. Namun, Lulung pun menyatakan para massa yang menolak diharapkan datang saat acara berlangsung.

“Demo ya itu kan demokrasi dong. Kalau dia mau dibubarin (acara 212) ya besok aja (hari H) dia dateng kalau dia berani,” tegasnya.

(rgm/JPC)