2 Kontestan Pilpres Lolos Sanksi Bawaslu, Ini Daftar Pelanggarannya

JawaPos.com – Selama dua bulan masa kampanye, sudah banyak laporan dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan pasangan calon. Baik nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin maupun nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Aliansi mayarakat melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lantaran dua pasangan yang berlomba di Pilpres 2019 ini. Mereka menduga kedua paslon melakukan pelanggaran kampanye.

Namun demikian, dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan dua pasangan cawapres ini nyatanya tidak terbukti di Bawaslu. Lembaga yang dikepalai Abhan ini menyatakan dua pasangan capres ini tidak terbukti melakukan pelanggaran kampanye.

Berikut ini daftar pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang lolos dari sanksi Bawaslu:

Jokowi-Ma’ruf Amin

1. Jokowi-Ma’ruf Amin di iklan kampanye media massa koran.

Pengusutan kasus dugaan iklan kampanye media massa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dihentikan.

Keputusan untuk menghentikan pengusutan kasus tersebut diambil setelah Sentra Gakkumdu bersama Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), kepolisian dan kejaksaan, menyelidiki dan mendengarkan kesaksian Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Bahwa Gakkumdu kemudian memutuskan bahwa terhadap laporan nomor 05 dan nomor 06 dinyatakan dihentikan,” kata Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat membacakan putusan saat konferensi pers di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (7/11)

Menurut hasil kajian Bawaslu, iklan kampanye Jokowi-Ma’ruf di harian Media Indonesia edisi Rabu (17/10) merupakan kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 7 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU nomor 23 tahun 2018.

Namun pihak kepolisian dan juga kejaksaan menyimpulkan bahwa iklan tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilu. Sehingga alasan itu yang menyebabkan dihentikannya kasus tersebut.

‎2. Jokowi-Ma’ruf pemasangan iklan di video tron

Bawaslu DKI Jakarta memutuskan pemasangan videtron kampanye pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin melanggar administrasi pemilu. Bawaslu menilai tayangan videotron itu melanggar Surat Keputusan KPU DKI Jakarta No 175 Tahun 2018 karena dipasang di tempat-tempat yang seharusnya steril dari alat peraga kampanye.

“Pemasangan alat peraga kampanye berupa videotron yang memuat pasangan calon nomor urut 1 di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat; Taman Tugu Tani, Jakarta Pusat; Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat; Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat, berada pada tempat yang dilarang pada SK KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 175,” kata Ketua Majelis Sidang Puadi di Kantor Bawaslud DKI, Jumat (26/10).

Dalam putusannya, Bawaslu DKI Jakarta memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menghentikan tayangan videotron tersebut serta mengingatkan pemilik videotron supaya tidak menayangkan kembali materi kampanye di tempat terlarang sesuai SK KPU No 175 Tahun 2018.

Dalam putusannya pula, Bawaslu DKI Jakarta menolak sebagian tuntutan pelapor atas nama seorang warga bernama Sahroni.‎ Tuntutan Sahroni yang ditolak adalah teguran terhadap Jokowi-Ma’ruf dan permintaan Jokowi-Ma’ruf meminta maaf secara tertulis pada Pasangan Nomor Urut Dua Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Itu ditolak karena tidak ada bukti, tidak bisa dibuktikan dalam fakta-fakta persidangan. Makanya, kita tolak karena di dalam fakta-fakta persidangannya tidak ada,” kata Puadi.

3. Jokowi yang menggratiskan Tol Suramadu

Penggratisan Tol Jembatan Suramadu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dinyatakan tidak melanggar kampanye Pilpres.

Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bukan bagian dari kampanye. Melainkan kebijakan pemerintah.

“Penggratisan penggunaan jembatan Suramadu merupakan kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan tersebut tidak dalam konteks kampanye atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan kampanye,” ujar Dewi dalam keterangan tertulis, ‎Kamis (29/11).

Menurut Dewi, kegiatan tersebut tidak ada tindakan yang menguntungkan peserta pemilu selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 atau 232 UU Nomor 7/2017.

Selain itu bukti-bukti yang diajukan pelapor sangat lemah tidak bisa memberikan atau menunjukkan Jokowi sedang melakukan kampanye presiden.

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

1. Soal hoaks aktivis Ratna Sarumpaet

Bawaslu memutuskan tidak ada pelanggaran kampanye yang dilakukan tim kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terkait dengan penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet.

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo‎ mengatakan setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, pihaknya mengambil kesimpulan bahwa tindakan Ratna Sarumpaet menyebarkan hoaks bukan bagian dari kampanye hitam, sehingga tidak melanggar Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

‎”Itu bukan kampanye. Jadi memang sudah kami pelajari barang bukti yang disertakan kemudian mempelajari isi laporan dari pelapor dan juga mendengarkan keterangan dari KPU memang terbukti tidak ada pelanggaran pemilu. Jadi peristiwa itu tidak ada kaitannya dengan pelanggaran pemilu,” kata Ratna Dewi Pettalolo.

Sehingga peristiwa perbuatan Ratna Sarumpaet yang kemudian dilakukan konpers oleh tim kampanye Prabowo-Sandi tidak ditemukan pelanggaran pemilu.

2. Gerakan Emas (Emak dan Anak Minum Susu) ‎Prabowo.

Bawaslu DKI menyatakan deklarasi Gerakan Emas (Emak dan Anak Minum Susu) yang dilakukan Prabowo Subianto tak terbukti melanggar aturan kampanye. Bawaslu menyatakan tak ada unsur pidana pemilu dalam deklarasi tersebut.

“Kasus ini memang belum memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana. Jadi kalau dilihat dari status pelaporan ini, laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu berupa dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal pada kegiatan kampanye Gerakan Emas dengan terlapor Prabowo Subianto tidak dapat diteruskan ke tahap selanjutnya,” ujar komisioner Bawaslu DKI, Puadi, Kamis (15/11

Puadi mengatakan Prabowo tidak mengucapkan pernyataan yang mengandung kampanye. Sebab kalimat yang diberatkan oleh pelapor berisi janji Prabowo jika terpilih itu tidak termasuk dalam visi misi program Prabowo.

“Ada penyampaian Prabowo jika saya terpilih ini maka kita akan begini. Pelapor memaknai itu kampanye di luar jadwal karena mengucapkan janji,” ujarnya.

3. Soal Tampang Boyolali tidak bisa masuk hotel berbintang

Bawaslu memutuskan bahwa kasus ‘Tampang Boyolali’ yang diungkapkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, tidak melanggar kampanye.

Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan mengatakan sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan juga saksi. Oleh sebab itu Bawaslu telah melakukan kajian Prabowo Subianto tidak melanggar kampanye Pilpres 2019.

‎”Pernyataan tampang boyolali tidak dalam kegiatan kampanye tapi dalam kegiatan peresmian posko pemenangan paslon 02 di kabupaten Boyolali,” ujar Dewi dalam keterangannya, Kamis (29/11).

Me‎nurut Dewi, jenderal berjuluk 08 ini tidak melanggar kampanye karena itu disampaikan bukan kepada masyarakat. Melainkan ke kader-kadernya di Boyolali.

“Peserta yg hadir kader partai pengusung paslon 02. Pernyataan tersebut juga tidak masuk kategori penghinaan dalam kegiatan kampanye,” katanya.

(gwn/JPC)