Cak Imin Bicara Pesatnya Teknologi hingga Ceramah Habib Bahar

JawaPos.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa saat ini ghirah (semangat) keagamaan masyarakat tidak hanya muncul di masjid atau pesantren. Melainkan di tiap lini kehidupan.

Itu tak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi informasi. “Jadi bagi orang NU dan pesantren, ghirah keagamaan itu biasa. Tapi sekarang di sosial media sungguh luar biasa,” ujar Cak Imin saat membuka Musabaqah Tilawatil Kitab di Kantor DPP PKB, Kamis (29/11).

Bagi Cak Imin, dunia informasi teknologi telah banyak mempengaruhi berbagai dimensi masyarakat. Mulai dari ghirah keagamaan hingga aktivitas sehari-hari masyarakat.

“Mal-mal udah mulai tutup karena sudah banyak lewat online. Penyajiannya cepat, pelayanannya memuaskan. Semua sedang berubah. Sekarang warung juga dah sepi, orang lebih menggunakan gojek untuk makan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Cak Imin menghimbau kepada peserta Musabaqah Kutab Kuning ini untuk tetap mengikuti proses perubahan ini dengan responsif. “Karena kita punya kaidah yang senantiasa kontekstual. Hari ini umat islam di Indonesia juga masih perlu untuk dipacu. Karena Indonesia sebagai pemeluk agama islam terbesar adalah wajah baru Islam Rahmatan Lil Alamin,” ungkap Cak Imin

Lebih lanjut Cak Imin menilai menjelang Pileg dan Pilpres ada fenomena simbol yang menonjol. Dan fenomena simbolik yang paling mudah untuk dimunculkan adalah agama.

“Simbolik yang paling mudah adalah agama, yang paling menyambung dengan psikologi masa sekaligus menyambung praktik keagamaan sehari-hari. Maka orang berbondong-bondong menjadi gus, gus sugi tidak tahu siapa, kemudian ada gus milenial, tiba-tiba ada kiai baru tanpa ilmu agama yang dalam,” ujar Cak Imin.

Dengan adanya fenomena tersebut, Cak Imin menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti kiai dan ulama.

“Oleh karena itu harus diantisipasi bahwa kita harus mengikuti kiai ulama yang benar-benar ilmu agamanya dalam. Kedalaman ilmu agama menjadi sarat. Kalau kedalaman ilmunya pas-pasan itu bahaya. Orang menyalahkan orang lain, dan seterusnya,” tandasnya.

Ia menambahkan, banyak ceramah-ceramah agama yang berkonotasi mendorong kekerasan dan permusuhan. Cak Imin lantas mencontohkan ceramah Habib Bahar yang menghina Jokowi.

“Ya kayak model-model gitu tuh ingin populer. Kedua memang pengalaman emosinya belum stabil sehingga tidak layak diikuti. Masyarakat atau publik harus pintar memilih habib atau ulama yang benar ilmunya,” tandasnya.

(gwn/JPC)

Lulung: Warga Keturunan Mau Jad Presiden Jangan Ribut Lagi!

JawaPos.com – Calon Anggota Legislatif DPR, Abraham Lunggana atau dikenal Haji Lulung angkat suara atas isu kembalinya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk ke PDIP. Hal ini ditanggapi santai olehnya.

Lulung melihat masuknya Ahok ke partai apapun adalah hak setiap warga negara yang disampaikan pasal 28 butir ketiga di UUD 1945 perubahan keempat. Bahwa, setiap warga negara mempunyai hak sama dalam pemerintahan.

“Makanya jangan ribut lagi, kalau warga keturunan mau jadi presiden jangan ribut lagi. Boleh-boleh saja,” jelasnya di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (30/11).

Menurutnya semua tergantung pada Ahok, jikalau dia mau kembali ke partai politik Ahok harus kembali memiliki rohani yang baik. Dia menambahkan perlu ada pembenahan dari perilakunya.

“Cara penyampaian sikap dan perilaku dia harus diubah. Ini kan karena sikap perilakunya jadi dia kena masalah. Kalau dia masuk PAN, ya tergantung DPP saya. kalau saya ikut DPP,” ungkapnya.

Jikalau pihak DPP PAN menerima Ahok, mau tidak mau Lulung pun harus menerima karena hal tersebut adalah perintah. Dia pun menyatakan karena telah menjalani hukumannya, Ahok berhak mendapat hak yang sama contohnya partai politik.

“Dia sudah menjalankan hukumannya atas putusannya 2 tahun sejak 9 Mei 2017, ya harus inget dong. Makanya setiap warga negara punya hak yang sama, mulai dari partai politik,” tandasnya.

(rgm/JPC)

Ratusan Napi Lapas Lambora Kabur, Cuma Ada 10 Petugas Jaga

JawaPos.com – Direktorat Jenderal Pemasrakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM tengah mendalami motif terjadinya insiden kaburnya 113 orang narapidana Lapas Lambora Banda Aceh. Hingga kini, baru 23 orang napi yang berhasil ditangkap oleh aparat keamanan.

“Sedang di dalami apa motifnya, apa yang menjadi penyebab mereka melarikan diri. Tapi pada dasarnya mereka dibatasi ingin menghirup udara bebas,” kata Kepala Bagian Humas Ditejn PAS Kemenkumham, Ade Kusmanto kepada JawaPos.com, Jumat (30/11).

Ade menjelaskan, tidak ada pemicu keributan dari kaburnya ratusan napi di Lapas Kelas II A Banda Aceh.“Tidak ada keributan, napi diberikan waktu untuk beribadah salat maghrib, moment salat maghrib itu ada yang memanfaatkan waktu beribadah untuk melarikan diri dengan mengajak napi lain,” ucap Ade.

Ade pun tak memungkiri, Lapas Lambora Banda Aceh sudah overload sehingga tidak cukup menampung banyaknya napi. Bahkan ketika kejadian, hanya ada 10 orang penjaga Lapas yang sedang bertugas.

Adapun 23 orang napi yang telah tertangkap telah diperiksa intensif. “Mereka sudah dimasukan ke Lapas dengan kamar yang khusus, kemudian akan di interogasi apa motifnya melarikan diri, tentu ke depannya dimintai keterangan siapa yang menjadi provokator,” pungkasnya.

Sebelumnya, beberapa warga binaan meminta melaksanakan salat magrib berjamaah sekitar pukul 18.30 WIB pada Kamis (29/11) kemarin.

Namun waktu beribadah tersebut telah dimanfaatkan oleh beberapa orang narapidana untuk memprovokasi narapidana lainnya. Mereka melarikan diri di Lapas Kelas II A Banda Aceh dengan cara menjebol pagar ornames pemisah kantor utama, dengan blok atau taman kunjungan.

(rdw/JPC)

2 Kontestan Pilpres Lolos Sanksi Bawaslu, Ini Daftar Pelanggarannya

JawaPos.com – Selama dua bulan masa kampanye, sudah banyak laporan dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan pasangan calon. Baik nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin maupun nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Aliansi mayarakat melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lantaran dua pasangan yang berlomba di Pilpres 2019 ini. Mereka menduga kedua paslon melakukan pelanggaran kampanye.

Namun demikian, dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan dua pasangan cawapres ini nyatanya tidak terbukti di Bawaslu. Lembaga yang dikepalai Abhan ini menyatakan dua pasangan capres ini tidak terbukti melakukan pelanggaran kampanye.

Berikut ini daftar pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang lolos dari sanksi Bawaslu:

Jokowi-Ma’ruf Amin

1. Jokowi-Ma’ruf Amin di iklan kampanye media massa koran.

Pengusutan kasus dugaan iklan kampanye media massa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dihentikan.

Keputusan untuk menghentikan pengusutan kasus tersebut diambil setelah Sentra Gakkumdu bersama Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), kepolisian dan kejaksaan, menyelidiki dan mendengarkan kesaksian Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Bahwa Gakkumdu kemudian memutuskan bahwa terhadap laporan nomor 05 dan nomor 06 dinyatakan dihentikan,” kata Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat membacakan putusan saat konferensi pers di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (7/11)

Menurut hasil kajian Bawaslu, iklan kampanye Jokowi-Ma’ruf di harian Media Indonesia edisi Rabu (17/10) merupakan kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 7 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU nomor 23 tahun 2018.

Namun pihak kepolisian dan juga kejaksaan menyimpulkan bahwa iklan tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilu. Sehingga alasan itu yang menyebabkan dihentikannya kasus tersebut.

‎2. Jokowi-Ma’ruf pemasangan iklan di video tron

Bawaslu DKI Jakarta memutuskan pemasangan videtron kampanye pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin melanggar administrasi pemilu. Bawaslu menilai tayangan videotron itu melanggar Surat Keputusan KPU DKI Jakarta No 175 Tahun 2018 karena dipasang di tempat-tempat yang seharusnya steril dari alat peraga kampanye.

“Pemasangan alat peraga kampanye berupa videotron yang memuat pasangan calon nomor urut 1 di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat; Taman Tugu Tani, Jakarta Pusat; Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat; Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat, berada pada tempat yang dilarang pada SK KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 175,” kata Ketua Majelis Sidang Puadi di Kantor Bawaslud DKI, Jumat (26/10).

Dalam putusannya, Bawaslu DKI Jakarta memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menghentikan tayangan videotron tersebut serta mengingatkan pemilik videotron supaya tidak menayangkan kembali materi kampanye di tempat terlarang sesuai SK KPU No 175 Tahun 2018.

Dalam putusannya pula, Bawaslu DKI Jakarta menolak sebagian tuntutan pelapor atas nama seorang warga bernama Sahroni.‎ Tuntutan Sahroni yang ditolak adalah teguran terhadap Jokowi-Ma’ruf dan permintaan Jokowi-Ma’ruf meminta maaf secara tertulis pada Pasangan Nomor Urut Dua Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Itu ditolak karena tidak ada bukti, tidak bisa dibuktikan dalam fakta-fakta persidangan. Makanya, kita tolak karena di dalam fakta-fakta persidangannya tidak ada,” kata Puadi.

3. Jokowi yang menggratiskan Tol Suramadu

Penggratisan Tol Jembatan Suramadu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dinyatakan tidak melanggar kampanye Pilpres.

Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bukan bagian dari kampanye. Melainkan kebijakan pemerintah.

“Penggratisan penggunaan jembatan Suramadu merupakan kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan tersebut tidak dalam konteks kampanye atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan kampanye,” ujar Dewi dalam keterangan tertulis, ‎Kamis (29/11).

Menurut Dewi, kegiatan tersebut tidak ada tindakan yang menguntungkan peserta pemilu selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 atau 232 UU Nomor 7/2017.

Selain itu bukti-bukti yang diajukan pelapor sangat lemah tidak bisa memberikan atau menunjukkan Jokowi sedang melakukan kampanye presiden.

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

1. Soal hoaks aktivis Ratna Sarumpaet

Bawaslu memutuskan tidak ada pelanggaran kampanye yang dilakukan tim kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terkait dengan penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet.

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo‎ mengatakan setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, pihaknya mengambil kesimpulan bahwa tindakan Ratna Sarumpaet menyebarkan hoaks bukan bagian dari kampanye hitam, sehingga tidak melanggar Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

‎”Itu bukan kampanye. Jadi memang sudah kami pelajari barang bukti yang disertakan kemudian mempelajari isi laporan dari pelapor dan juga mendengarkan keterangan dari KPU memang terbukti tidak ada pelanggaran pemilu. Jadi peristiwa itu tidak ada kaitannya dengan pelanggaran pemilu,” kata Ratna Dewi Pettalolo.

Sehingga peristiwa perbuatan Ratna Sarumpaet yang kemudian dilakukan konpers oleh tim kampanye Prabowo-Sandi tidak ditemukan pelanggaran pemilu.

2. Gerakan Emas (Emak dan Anak Minum Susu) ‎Prabowo.

Bawaslu DKI menyatakan deklarasi Gerakan Emas (Emak dan Anak Minum Susu) yang dilakukan Prabowo Subianto tak terbukti melanggar aturan kampanye. Bawaslu menyatakan tak ada unsur pidana pemilu dalam deklarasi tersebut.

“Kasus ini memang belum memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana. Jadi kalau dilihat dari status pelaporan ini, laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu berupa dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal pada kegiatan kampanye Gerakan Emas dengan terlapor Prabowo Subianto tidak dapat diteruskan ke tahap selanjutnya,” ujar komisioner Bawaslu DKI, Puadi, Kamis (15/11

Puadi mengatakan Prabowo tidak mengucapkan pernyataan yang mengandung kampanye. Sebab kalimat yang diberatkan oleh pelapor berisi janji Prabowo jika terpilih itu tidak termasuk dalam visi misi program Prabowo.

“Ada penyampaian Prabowo jika saya terpilih ini maka kita akan begini. Pelapor memaknai itu kampanye di luar jadwal karena mengucapkan janji,” ujarnya.

3. Soal Tampang Boyolali tidak bisa masuk hotel berbintang

Bawaslu memutuskan bahwa kasus ‘Tampang Boyolali’ yang diungkapkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, tidak melanggar kampanye.

Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan mengatakan sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan juga saksi. Oleh sebab itu Bawaslu telah melakukan kajian Prabowo Subianto tidak melanggar kampanye Pilpres 2019.

‎”Pernyataan tampang boyolali tidak dalam kegiatan kampanye tapi dalam kegiatan peresmian posko pemenangan paslon 02 di kabupaten Boyolali,” ujar Dewi dalam keterangannya, Kamis (29/11).

Me‎nurut Dewi, jenderal berjuluk 08 ini tidak melanggar kampanye karena itu disampaikan bukan kepada masyarakat. Melainkan ke kader-kadernya di Boyolali.

“Peserta yg hadir kader partai pengusung paslon 02. Pernyataan tersebut juga tidak masuk kategori penghinaan dalam kegiatan kampanye,” katanya.

(gwn/JPC)

Dipastikan Hadir di Reuni 212, Begini Doa Haji Lulung

JawaPos.com – Reuni Akbar 212 akan dilaksanakan Minggu (2/12) di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mengingat ini peristiwa penting, para tokoh-tokoh pun tidak mau ketinggalan untuk datang dalam acara tersebut.

Salah satunya Calon Anggota Legislatif DPR, Abraham Lunggana atau Lulung. Dia menyatakan bahwa momen ini adalah waktu yang tepat untuk mendoakan bangsa dan Pemilihan Umum tahun depan.

“Saya pasti dateng dong, orang besok tuh berdoa supaya negeri ini tambah baik. Besok tuh berdoa supaya pemilihan umum berjalan aman, tenteram, mendapat pemimpin yang diinginkan Allah,” jelasnya di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (30/11).

Dipastikan Hadir di Reuni 212, Begini Doa Haji LulungAbraham Lunggana atau Haji Lulung (Reyn Gloria/ JawaPos.com)

Menurutnya, acara 212 tersebut adalah hak bagi para warga untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Sebab, dia memaknai pertemuan ini dengan memperingati kejadian yang menjadi pusat perhatian maka disebut reuni.

“Ya sudah, ada keamana dan orang-orang ini kan berkumpul sudah teruji, tidak merusak, waktu bubar juga sudah tahu,” jelasnya.

Namun diketahui, beberapa massa kemarin (29/11) mendatangi Balaikota DKI Jakarta mengadakan unjuk rasa terkait penolakan acara tersebut. Namun, Lulung pun menyatakan para massa yang menolak diharapkan datang saat acara berlangsung.

“Demo ya itu kan demokrasi dong. Kalau dia mau dibubarin (acara 212) ya besok aja (hari H) dia dateng kalau dia berani,” tegasnya.

(rgm/JPC)