Berkarya Usul Materi Korupsi dari Zaman Hindia Belanda Hingga Jokowi

JawaPos.com – Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang setuju adanya tema debat mengenai masalah korupsi kepada capres dan cawapres untuk Pilpres 2019 mendatang. Asalkan kada dia, tema debat tersebut jangan hanya soal pemerintahan Orde Baru era Presiden Indonesia ke-2 Soeharto dalam memimpin bangsa ini. ‎Melainkan debat dari pemerintah-pemerintahan yang lainnya juga.

“Kalau saya bisa tambahkan usulannya jadi sejarah korupsi di Indonesia dari pemerintahan Hindia Belanda hingga pemerintahan Jokowi, termasuk juga dengan solusi menghilangkanya atau mengurangi pemerintahan berikutnya,” ujar Badarudin kepada JawaPos.com, Kamis (6/12).

Menurut Badarudin, jika hanya fokus ke pemerintahan Orde Baru. Maka sama saja bias dan bisa menimbulkan masalah baru. Karena dia meyakini para pecinta Soeharto pasti terusik apalagi yang ditonjolkan kekurangan Orde Baru.

“Kemudian yang masuk kategori pembenci Pak Harto pasti kegirangan karena mereka-mereka itu pasti masih dendam dengan Orde Baru,” katanya.

Badarudin mengatakan, para pembenci Soeharto girang contohnya saat Bapak Pembangunan ini bisa memberantas gerakan penghianatan PKI.

“Ini kan tidak suka dengan Pak Harto dan Orde Baru. Ya dimaklumi saja, biarkan masyarakat menilai,” pungkasnya.

‎Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengatakan momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh 9 Desember perlu menjadi semangat untuk membuka diskursus ‘korupsi stadium empat yang beberapa waktu diungkapkan oleh Prabowo Subianto.

‎Oleh sebab itu, PSI mengusulkan kepada KPU supaya korupsi di era Orde Baru bisa masuk dalam materi debat capres dan cawapres.

Menurut Antoni, usulan korupsi Orde Baru masuk debat itu jauh lebih mendidik masyarakat secara politik, ketimbang berkilah bahwa Soeharto bukan simbol Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).‎

(gwn/JPC)