Mendagri Sebut Ada Racun Demokrasi dalam Politik Indonesia

JawaPos.com – Pernyataan menarik dilontarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) yang digelar di Hotel Bidakara pada Selasa (4/12). Dia sempat berkelakar soal adanya ‘racun demokrasi’, yakni politik uang.

“Tangan pemerintah kayak saya ini terbatas. Bagaimana kita punya komitmen memerangi racun demokrasi yang menyangkut politik uang, terutama dalam proses memilih seorang kepala daerah, anggota DPR, DPRD, sampai capres, cawapres,” ucap Tjahjo dalam jumpa persnya.

Tjahjo menyebut racun demokrasi itu bisa berasal dari partai politik, yang memiliki kewenangan mengeluarkan anggaran dana masing-masing. Bahkan, ketika proses perekrutan disebutnya juga menjadi tanggung jawab penuh partai politik.

“Pemerintah hingga KPK tidak bisa ikut campur di dalam itu,” jelas dia.

“Rekruitmennya, administrasinya itu masing masing partai punya anggaran dasar,” lanjut Tjahjo.

Saat ini, menurut Tjahjo negara Indonesia sedang dalam tahap konsolidasi demokrasi dengan tujuan mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya mewujudkan otonomi daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Tjahjo menyebut perlu ada langkah-langkah untuk memerangi korupsi.

“Kita menganut pemerintahan presiden yang multi partai. Untuk mewujudkan konsolidasinya, sistem pemerintahannya efektif dan efesien, mari salah satunya adalah langkah-langkah ini yang diinisiasi KPK memangkas, memerangi racun demokrasi,” pungkasnya.

(ipp/JPC)