Peringatan Dini Tsunami Tak Fungsi, Fahri: Ini Tanggung Jawab Jokowi

Deretan bencana alam masih terus membayangi negeri ini. Sepanjang tahun 2018, tercatat ada beberapa gempa besar disertai tsunami yang menwaskan ratusan penduduk Indonesia. Antara lagi gempa bumi Nusa Tenggara Barat (NTB) Agustus 2018, gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng) September 2018. Terbaru, tsunami di Selat Sunda yang menerjang Banten dan Lampung Desember 2018 ini.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah sistem maupun peralatan peringatan dini tsunami yang lagi-lagi tidak berfungsi. Kondisi itu pun menuai perhati dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah. Menurutnya tema mitigasi bencana itu harus menguat sebelum terjadinya peristiwa itu sendiri.

Fahri menjelaskan, setelah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan yang disampaikan oleh pemerintah pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disahkan, maka Indonesia berkemungkinan mengembangkan teknologi antariksa untuk melakukan mitigasi bencana.

Di antaranya dalam bentuk mengembangkan satelit yang memantau pergerakan kerak bumi, maupun aktivitas gunung berapi secara lebih masif dan komprehensif IDN Poker. Mungkin sekarang sudah ada peralatan yang dimiliki Indonesia, namun teknologinya tidak memungkinkan melakukan pemantauan menyeluruh karena letaknya yang terputus-putus.

“Dan dari hampir 200 pusat pemantauan, saya mendengar hanya 50 lebih yang masih aktif. Yang lain itu sudah tidak aktif lagi,” kata Fahri, Selasa (25/12) malam.

Menurut Fahri, menempatkan teknologi pemantauan dan mitigasi bencana di Indonesia adalah sesuatu yang sangat mutlak dan darurat. “Itu pertama yang saya katakan sebagai pandangan terakhir tentang bagaimana cara mengatasi bencana,” ujarnya.

Kedua, Fahri memandang aneh terkait institusi di Indonesia ketika terjadi bencana. Menurut dia, ketika bencana terjadi berturut-turut dan begitu besar akibat kelalaian melakukan mitigasi dan early warning system kepada rakyat hingga menimbulkan banyak korban nyawa manusia, tidak ada satu pun lembaga yang memiliki kapasitas bertanggung jawab atas keseluruhan masalah yang ditimbulkannya.

“Padahal seharusnya ada lembaga yang bertanggung jawab, dan ada orang yang harusnya dihukum karena kegagalan melakukan tugas mitigasi dan early warning system,” paparnya.

Sebab, ujar Fahri, apa pun ini telah menyebabkan jatuh korban. Dia mengingatkan tidak boleh hanya murni mengatakan itu kehendak Tuhan. “Padahal kita menyiapkan adanya undang-undang dan kelembagaan, serta orang -orang yang bertanggung jawab atas mitigasi ini,” jelas politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Ketiga, lanjut Fahri, Presiden Joko Widodo juga harus bertanggung jawab terhadap sistem peringatan dini tsunami yang tidak jalan. Fahri mengaku dulu pernah mengusulkan adanya satelit yang memantau perjalanan kerak bumi. Menurut dia, jangankan pergerakan kerak bumi, satelit untuk memantau penebangan kayu saja ada di dunia sekarang ini.

Satelit itu bisa memantau deforestasi. Sehingga setiap pohon yang ditebang setiap hari di seluruh dunia itu nampak dalam satelit. Karena itu, Fahri memandang penting perlunya early warning system mengingat Indonesia merupakan ring of fire.

“Apalagi kita di Indonesia yang sudah jelas-jelas daerah ring of fire dan memiliki peluang bencana yang sangat besar. Kalau tidak punya yang memadai maka bencana bisa mengintai dari hari ke hari. Ini Tanggung Jawab Jokowi,” ungkap Fahri.

Karena itu, Fahri menyarankan presiden melakukan langkah yang konkret. Tapi, lanjut dia, karena ini sudah di ujung kepemimpinan Jokowi, maka calon presiden harus punya program yang memadai untuk menghadapi bencana. Ini juga harus menjadi bahan perdebatan. Jangan sekadar menjadi basa-basi dan janji yang tidak dipenuhi. Tapi harus janji yang akan dipenuhi untuk menjamin keselamatan bangsa Indonesia karena.

“Bukankah amanat dari pembukaan UUD 1945 yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia?” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi memerintahkan BMKG segera melakukan pengadaan alat tersebut guna mencegah jatuhnya korban jiwa dari bencana alam tsunami yang terjadi berulang di Indonesia.

“Saya perintahkan BMKG untuk membeli alat-alat deteksi early warning system yang bisa memberikan peringatan-peringatan dini kepada kita semua, kepada masyarakat,” kata Jokowi di sela-sela meninjau dampak tsunami di Pantai Carita, Pandeglang, Banten, Senin (24/12).

Seperti diketahui, berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jumlah warga meninggal dunia akibat tsunami Selat Sunda hingga, Selasa (24/12) siang, telah menyebabkan 429 korban meninggal dunia. Korban hilang 154 jiwa. Korban luka-luka 1.485 orang. Warga yang mengungsi sebanyak 16.082. Rumah rusak 913 unit.

Kerugian masih dalam pendataan. Kemudian, gempa dan tsunami NTB beberapa waktu lalu telah menyebabkan 564 korban meninggal dunia. Kemudian korban luka-luka 1.886 orang, mengungsi 11.510 jiwa. Gempa juga mengakibatkan 149.715 unit rumah rusak. Kerugian mencapai Rp 17,13 triliun.

Korban terbanyak adalah pada gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulteng, September 2018 lalu. Adapun korban meninggal dunia 2.101 jiwa. Korban hilang 1.373 jiwa. Luka-luka 4.438 orang. Warga mengungsi 221.450. Rumah rusak 68.451. Kerugian mencapai Rp 18,47 triliun.

Cawagub DKI dari Luar PKS dan Gerindra, Bisa Jadi Solusi Alternatif

Kompromi politik antara Partai Gerindra dan PKS dalam penentuan calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno masih belum menemui titik terang. Munculnya calon alternatif dari luar Gerindra dan PKS dinilai bisa menjadi solusi.

“Namun yang harus digaribawahi adalah dengan catatan PKS Legowo,” kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, Senin (10/12).

Diketahui, hingga saat ini “perseteruan” antara dua partai pengusung gubernur dan wakil DKI Jakarta masih menemui jalan buntu. PKS masih belum percaya diri mengajukan calonnya, lantaran Partai Gerindra mensyaratkan harus terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Gerindra berdalih, fit and proper test sebagai standar prosedur dalam proses penyaringan seorang pemimpin. Bahkan hal itu diklaim termaktub dalam AD/ART partai. Sementara PKS terkesan keberatan dengan syarat itu karena menganggap kursi wakil gubernur DKI sudah menjadi haknya, sepeninggal Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil Presiden Prabowo.

Kemudian, keduanya sempat sepakat untuk kembali duduk bersama membahas persoalan ini pekan lalu, namun hingga kini pertemuan belum juga terealisasi. Calon wagub DKI pun sampai hari ini masih menjadi wacana Daftar Poker.

Lebih lanjut Adi menjelaskan, berlarut-larutnya dinamika politik antara Gerindra dan PKS dalam penentuan wagub DKI, bisa menjadi bumerang bagi pasangan capres Prabowo-Sandi. Mesin politik PKS, kata dia, bisa tidak berjalan maksimal lantaran energinya habis untuk mengurusi persoalan kursi wagub DKI.

Meski secara lisan Gerindra telah menyerahkan kursi wagub DKI ke PKS, dan PKS konon telah menetapkan dua calon yang akan diajukan yakni Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, perundingan tetap tanpa hasil.

Karena itulah, Adi menilai, salah satu win win solusinya yaitu sepakat pada wacana calon dari luar PKS dan Gerindra bisa yang memberi harapan baru, kendati secara politik kursi wagub DKI adalah jatah PKS.

“Ini bisa menjadi titik temu, tapi bisa juga tidak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adi mengomentari kemunculan nama Erwin Aksa di tengah-tengah kebuntuan kompromi Gerindra dan PKS. Menjadi titik temu, jika PKS gayung bersambut dan ikut merekomendasikan Erwin Aksa menjadi calon pendamping Anies Baswedan di Balai Kota.

“Ini karena Gerindra terkesan welcome (setuju Erwin jadi cawagub), PKS curiga Gerindra bermain di dua kaki. Ini bukan lagi titik temu,” pungkasnya.